Wacana Usang Menghidupkan Dwifungsi ABRI

MENTERI Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tak lelah-lelahnya melempar wacana penempatan TNI aktif dalam posisi sipil.

Politisi senior Golkar ini mewacanakan kembali peran perwira TNI aktif untuk menempati posisi penting dan strategis dalam pemerintahan sipil.

Menkomarves beralasan struktur organisasi tentara yang gemuk membutuhkan aktualisasi di sektor-sektor lain.

Walaupun kemudian Presiden Joko Widodo ternyata tidak berkenan dengan usulan tersebut. Jokowi beralasan tidak ada kebutuhan mendesak menempatkan TNI ke dalam kementerian sipil (Kompas.com, 11/08/22).

Baca juga: Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Luhut bukan sekali ini saja melempar wacana serupa. Pada kesempatan sebelumnya tahun 2018, pensiunan ABRI ini pernah melempar isu yang sama soal penempatan TNI di Kementerian Maritim.

Dua kali dalam kesempatan yang berbeda, Menkomarves secara terang-terangan menyinggung revisi UU TNI dan berpotensi menghidupkan kembali sistem Dwifungsi ABRI peninggalan Orde Baru.

Wacana ini tak bisa dilepaskan dari jejak historis Luhut yang dibesarkan oleh rahim Orde Baru. Luhut meniti karir sepanjang masa Orde Baru kemudian masuk ke dalam dunia politik selepas pensiun.

Persoalannya adalah orde yang telah membesarkan Luhut ini mempunyai banyak catatan soal militerisme politik.

Orde Baru merupakan satu-satunya rezim pemerintah di Indonesia yang sukses melakukan militerisasi di segala bidang dari politik, bisnis, ekonomi dan bahkan bagian yang publik menganggap tidak penting: penulisan sejarah.

Soeharto memanggil Nugoroho Notosusanto, Menteri Pendidikan kala itu untuk menulis sejarah versi militer untuk kepentingan nasional.

Mengapa “lagu lama” soal kembalinya militer dalam politik selalu menarik perhatian beberapa purnawirawan?

Bukan hanya Luhut Pandjaitan sejatinya yang melemparkan wacana serupa. Tokoh-tokoh lain bahkan secara terang-benderang menerapkan militerisme dalam bentuk lain. Misalnya, melekatkan simbol-simbol militer ke dalam sistem pemerintahan sipil.

Instagram.com/kementerian.atrbpn Sebagai instansi vertikal dengan ± 35.000 pegawai, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan tongkat komando dan baret kepada Kakanwil dan Kakantah agar para Kakanwil dan Kakantah lebih confident.

Menteri ATR ini memperbaharui seragam pejabat kantor layaknya seragam perwira dengan baret, lencana dan bahkan tongkat komando. Sesuatu yang tak ada korelasinya dengan kinerja portofolio kementerian sipil pertanahan.

Hadi bukanlah perwira aktif, tetapi memperbaharui seragam kementerian sipil layaknya militer dengan dalih kinerja.