Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sebut Idealnya Pilpres Diikuti Tak Lebih dari 3 Pasangan Calon

Kompas.com - 31/07/2022, 16:15 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menganggap bahwa jumlah ideal kandidat dalam pemilihan presiden tak lebih dari 3 pasangan calon.

Hal itu ia ungkapkan ketika ditanya kemungkinan PDI-P mengusung calon presiden-wakil presiden tanpa berkoalisi dengan partai politik lain.

"Dalam konteks ideal, mengingat syarat-syarat menang pemilu tidak mudah karena itu basis legitimasi seorang pemimpin nasional kita, tentu saja secara ideal itu adalah 2 pasangan calon atau 3 pasangan calon paling banyak," ujar Hasto ketika ditemui di kantor DPP PDI-P, Minggu (31/7/2022).

Baca juga: Ingin Jadi Partai Pertama Daftar Pemilu, DPP PDI-P Jalan Kaki ke KPU Besok Pagi

"Jelas kita ingin pemilu itu efisien, pemilu itu efektif, dan mampu melahirkan sosok pemimpin nasional yang hebat," ia menambahkan.

Diketahui, PDI-P menjadi satu-satunya partai politik yang dapat mengusung calon presidennya sendiri tanpa koalisi dengan pihak lain.

Sebab, perolehan kursi PDI-P di DPR RI sudah melampaui ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi parlemen.

Sementara itu, partai-partai politik lain sudah mulai bergerilya membentuk koalisinya. PKB dan Gerindra disebut akan mengumumkan secara resmi koalisi mereka dalam waktu dekat.

Baca juga: Gelar Rakornas, Partai Berkarya Siap Daftar jadi Peserta Pemilu 2024

Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS juga disebut-sebut telah menjajaki kerja sama politik menuju 2024.

Sementara itu, PAN, Golkar, dan PPP sudah lebih dulu berkoalisi dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Hasto menyampaikan, dalam membentuk koalisi, partainya akan mempertimbangkan konteks sosial-politik bahkan dinamika keadaan internasional saat ini.

Menurutnya, selama ini, komunikasi dan kerja sama PDI-P dengan partai-partai politik dalam kabinet Jokowi terjalin dengan baik.

Baca juga: Besok, 11 Parpol Akan Mendaftar sebagai Calon Peserta Pemilu ke KPU

"Dalam kajian Burhanuddin Muhtadi, dalam kajian para akademisi, ada perbedaan-perbedaan ideologi itu suatu hal yang wajar. PDI berbeda dengan PKS, PDI berbeda dengan Demokrat, itu hal yang biasa di dalam politik sebagai diferensiasi sehingga rakyat punya pilihannya," jelas Hasto.

"Kita mengedepankan semangat gotong-royong. Ada berbagai perbedaan dan ini wajar," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com