Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KIB Tak Kunjung Putuskan Capres, PPP: Parpol Tak Hanya Sekadar Angkutan Kota

Kompas.com - 20/07/2022, 16:41 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan alasan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang hingga kini belum mencetuskan nama calon presiden (capres).

Ia berdalih, tiga partai yang tergabung di dalam KIB pada saat ini masih menyelesaikan platform bersama.

"Jadi, parpol itu sebagai pemegang mandat konstitusi untuk mencalonkan paslon dalam pilpres itu tidak hanya sekadar sebagai angkutan kota saja," kata Arsul ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Baca juga: Soal Laporan terhadap Zulkifli Hasan, Bawaslu: Kami Dapat Menindak jika Peserta Pemilu Sudah Ada

Arsul menyatakan, KIB tentunya ingin menyampaikan platformnya terlebih dulu kepada publik. Kemudian, platform itulah yang akan dipaparkan kepada tokoh pasangan calon (paslon).

"Karena nanti sebagai gabungan partai politik, KIB ketika kemudian bicara dengan calon-calon potensial untuk menjadi paslon, itu kan kita ingin sampaikan, ini lho kita terbuka untuk mendukung Anda, tetapi ini lho yang kita inginkan," beber Arsul.

Menurut dia, pengusungan capres pada pemilu mendatang berbeda dengan Pemilu 2019. Sebab, capres yang akan diusung merupakan sosok baru, sementara pada Pilpres 2019 capres yang hendak diusung telah dikenal publik.

Baca juga: Hasto Sebut Megawati Cari Capres yang Berideologi Kuat dan Pernah Keliling Indonesia

Sebagai informasi, KIB merupakan koalisi yang pertama kali terbentuk untuk menyongsong Pemilu 2024.

Koalisi yang beranggotakan Golkar-PAN-PPP ini terbentuk pada awal Juni 2022.

Namun, hingga pertengahan Juli, koalisi ini belum juga memutuskan siapa tokoh yang akan diusung pada Pilpres 2024.

Baca juga: Nasdem Tetap Yakin Pilih Satu dari Tiga Nama Capres yang Diusulkan dalam Rakernas

Berbeda dengan KIB, Nasdem justru sudah mengusung tiga nama bakal capres lewat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com