Batalnya Renovasi Ruang Tidur Dewan Pengarah BRIN Senilai Rp 6,1 Miliar yang Tuai Kritik

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak lebih dua hari, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membatalkan rencana renovasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN yang anggarannya diperkirakan mencapai Rp 6,1 miliar.

Rencana ini dibatalkan setelah dikritik sejumlah pihak. 

Rencana itu awalnya mengemuka pada Minggu (17/7/2022) melalui ragam pemberitaan.

Salah satu ruang yang direnovasi adalah kamar tidur di ruang kerja Dewan Pengarah.

Baca juga: BRIN Batal Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Senilai Rp 6,1 Miliar

Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan (BKPUK) BRIN Driszal Fryantoni mengatakan, ruangan tersebut berada di lantai dua Gedung BJ Habibie, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

“Perlu saya informasikan, biaya Rp 6,1 miliar adalah biaya renovasi seluruh lantai dua yang sebelumnya merupakan ruang kerja eks Kepala BPPT,” kata Driszal dalam keterangan tertulis pada Minggu.

Sebelumnya, kata Driszal, di lantai dua gedung tersebut sudah tersedia kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, ruang tamu, ruang rapat, dan ruang kerja eks Kepala BPPT.

Lantai dua itulah yang akan direnovasi menjadi ruang-ruang kerja untuk semua Dewan Pengarah BRIN.

Jumlah Dewan Pengarah ada 10 orang, termasuk Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri.

Dalih BRIN soal anggaran

Driszal, mengatakan, biaya Rp 6,1 miliar itu hasil rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Direktorat Jenderal Bina Penataan Bangunan.

Baca juga: Anggota DPR Sebut Rencana Renovasi Ruang Kerja Rp 6,1 Miliar Rugikan BRIN hingga Megawati

Renovasi dinilai perlu karena selama ini ruangan Dewan Pengarah BRIN masih menggunakan ruangan sementara di lantai 23.

"Jadi nanti semua anggota dewan pengarah dapat menempati ruangan-ruangan yang kami siapkan di lantai 2 setelah renovasi selesai,” kata dia.

Pada Minggu, laman lpse.brin.go.id masih bisa diakses untuk melihat lelang proyek renovasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN. Kode tender yang tertulis yaitu 7167760.

Kritik dari DPR

Berselang satu hari sejak rencana itu mengemuka, BRIN langsung mendapatkan kritik, termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyarankan agar rencana BRIN merenovasi ruang kerja Dewan Pengarahnya, ditunda terlebih dulu.

Baca juga: Kritik Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah BRIN, Anggota DPR: Yang Dibutuhkan Ruang Rapat, Lebih Produktif

Menurut dia, rencana itu lebih baik ditunda jika memang tidak mendesak.

"Mengingatkan, kondisi keuangan negara yang terbatas," kata Mulyanto saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/7/2022).