Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Sebut Rencana Renovasi Ruang Kerja Rp 6,1 Miliar Rugikan BRIN hingga Megawati

Kompas.com - 18/07/2022, 17:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding menilai rencana renovasi ruang kerja Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) justru akan merugikan lembaga itu sendiri.

Pasalnya, dia berpendapat, rencana tersebut akan dikritisi publik. Di sisi lain, renovasi itu juga diyakini bukan permintaan siapa pun, termasuk Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri.

"Yang pertama saya kira renovasi itu tidak diminta atau bukan permintaan bu Megawati. Saya yakin bukan permintaan bu Megawati. Itu inisiatif BRIN sendiri yang kira-kira dalam tanda petik, cari perhatian dari ibu lah," kata Karding kepada wartawan, Senin (18/7/2022).

Baca juga: Kritik Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah BRIN, Anggota DPR: Yang Dibutuhkan Ruang Rapat, Lebih Produktif

Karding menambahkan, atas rencana itu, diyakini bahwa pihak yang akan merugi adalah Megawati karena namanya juga ikut terseret.

Oleh karena itu, BRIN disarankan fokus saja pada konsolidasi jumlah peneliti yang banyak agar betul-betul bisa bekerja sesuai harapan.

"Karena kan itu bukan hal mudah mengkonsolidasi peneliti-peneliti dari semua kementerian dan lembaga," ucapnya.

Di sisi lain, BRIN juga diminta memfokuskan seluruh energinya untuk penelitian.

Baca juga: Kata BRIN soal Rencana Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp 6,1 Miliar

Artinya, lanjut politisi PKB itu bahwa fasilitas dan lain sebagainya hendaknya yang masuk akal saja.

"Karena itu, dengan isu ini akan merugikan BRIN juga merugikan bu Mega, kasihan bu Mega," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, ruang kerja Dewan Pengarah BRIN akan direnovasi dengan biaya mencapai Rp 6,1 miliar.

Salah satu yang direnovasi adalah kamar tidur di ruang kerja Dewan Pengarah.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan (BKPUK) BRIN Driszal Fryantoni mengatakan bahwa ruangan tersebut berada di lantai 2 Gedung BJ Habibie, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.

Baca juga: Anggota Komisi VII Sarankan Rencana Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah BRIN Ditunda

“Perlu saya informasikan, biaya Rp 6,1 miliar adalah biaya renovasi seluruh lantai 2 yang sebelumnya merupakan ruang kerja eks Kepala BPPT,” kata Driszal dalam keterangan tertulis pada Minggu (17/7/2022).

Ia menambahkan, sebelumnya, di lantai 2 tersebut sudah tersedia kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, ruang tamu, ruang rapat, dan ruang kerja eks Kepala BPPT.

"Lantai 2 tersebut akan kami renovasi menjadi ruang kerja-ruang kerja untuk semua Dewan Pengarah yang berjumlah 10 orang, bukan hanya untuk Ketua Dewan Pengarah (Megawati Soekarnoputri),” tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com