Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BRIN Batal Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Senilai Rp 6,1 Miliar

Kompas.com - 18/07/2022, 20:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk merenovasi ruang kerja Dewan Pengarah menggunakan anggaran Rp 6,1 miliar, resmi dibatalkan.

"Renovasi kami batalkan," kata Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko dalam keterangannya, Senin (18/7/2022).

Handoko mengaku ada hal yang terlewat dan tidak diketahui secara detail oleh pihaknya, yaitu terkait rencana renovasi ruang kerja Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Anggota DPR Sebut Rencana Renovasi Ruang Kerja Rp 6,1 Miliar Rugikan BRIN hingga Megawati

"Sejak awal ruangan tersebut tidak ada rencana mengubah ruangan Ketua Dewan Pengarah BRIN,” tegasnya.

“Kebutuhan renovasi hanya untuk wakil, sekretaris, dan anggota dewan pengarah,” tambah dia.

Menurutnya, penataan ulang atau revitalisasi fungsi ruangan tetap perlu dilakukan. Namun, harus diputuskan berdasarkan beberapa pertimbangan.

Baca juga: Kritik Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah BRIN, Anggota DPR: Yang Dibutuhkan Ruang Rapat, Lebih Produktif

"Salah satunya perubahan fungsi yang ada saat ini seperti lounge, ruang makan, dan ruang audio (mirip fungsi ruang karaoke) di lantai 2 menjadi ruang rapat besar," jelas Handoko.

Ia menyebutkan bahwa sebelumnya lantai 2 gedung tersebut digunakan oleh 1 orang yaitu Kepala Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi.

Sementara itu, Handoko mengaku bahwa sejak awal, Ketua Dewan Pengarah BRIN mengimbau untuk mengurangi hampir 40 persen luasan Ruang Kerja eks Kepala BPPT tersebut.

Baca juga: Kata BRIN soal Rencana Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp 6,1 Miliar

"(Ruangan) yang sangat besar itu, untuk dijadikan Ruang Kerja Dewan Pengarah lainnya,” imbuh dia.

Handoko mengatakan, efektivitas koordinasi dan komunikasi di antara Dewan Pengarah BRIN adalah alasan utama dilakukan penataan ulang fungsi ruangan di lantai 2.

Tambah Handoko, sementara ini sebagian dewan pengarah bekerja di lantai 23, bahkan sebagian lagi belum punya ruangan.

Pertimbangan lain, usia beberapa anggota dewan pengarah sudah cukup sepuh.

Baca juga: Anggota Komisi VII Sarankan Rencana Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah BRIN Ditunda

"Sebut saja Prof Emil Salim dan Prof Bambang Kesowo, yang selama ini bekerja di lantai yang sangat tinggi. Untuk itu, ruangan seyogianya dijadikan satu demi efektivitas koordinasi dan komunikasi,” ujarnya.

"Selain itu ruangan yang dulunya kebesaran, mewah, berlebihan, akan diubah dan difungsikan menjadi jauh lebih optimal,” sambung Handoko.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com