Batalnya Renovasi Ruang Tidur Dewan Pengarah BRIN Senilai Rp 6,1 Miliar yang Tuai Kritik

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak lebih dua hari, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membatalkan rencana renovasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN yang anggarannya diperkirakan mencapai Rp 6,1 miliar.

Rencana ini dibatalkan setelah dikritik sejumlah pihak. 

Rencana itu awalnya mengemuka pada Minggu (17/7/2022) melalui ragam pemberitaan.

Salah satu ruang yang direnovasi adalah kamar tidur di ruang kerja Dewan Pengarah.

Baca juga: BRIN Batal Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Senilai Rp 6,1 Miliar

Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan (BKPUK) BRIN Driszal Fryantoni mengatakan, ruangan tersebut berada di lantai dua Gedung BJ Habibie, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

“Perlu saya informasikan, biaya Rp 6,1 miliar adalah biaya renovasi seluruh lantai dua yang sebelumnya merupakan ruang kerja eks Kepala BPPT,” kata Driszal dalam keterangan tertulis pada Minggu.

Sebelumnya, kata Driszal, di lantai dua gedung tersebut sudah tersedia kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, ruang tamu, ruang rapat, dan ruang kerja eks Kepala BPPT.

Lantai dua itulah yang akan direnovasi menjadi ruang-ruang kerja untuk semua Dewan Pengarah BRIN.

Jumlah Dewan Pengarah ada 10 orang, termasuk Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri.

Dalih BRIN soal anggaran

Driszal, mengatakan, biaya Rp 6,1 miliar itu hasil rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Direktorat Jenderal Bina Penataan Bangunan.

Baca juga: Anggota DPR Sebut Rencana Renovasi Ruang Kerja Rp 6,1 Miliar Rugikan BRIN hingga Megawati

Renovasi dinilai perlu karena selama ini ruangan Dewan Pengarah BRIN masih menggunakan ruangan sementara di lantai 23.

"Jadi nanti semua anggota dewan pengarah dapat menempati ruangan-ruangan yang kami siapkan di lantai 2 setelah renovasi selesai,” kata dia.

Pada Minggu, laman lpse.brin.go.id masih bisa diakses untuk melihat lelang proyek renovasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN. Kode tender yang tertulis yaitu 7167760.

Kritik dari DPR

Berselang satu hari sejak rencana itu mengemuka, BRIN langsung mendapatkan kritik, termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyarankan agar rencana BRIN merenovasi ruang kerja Dewan Pengarahnya, ditunda terlebih dulu.

Baca juga: Kritik Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah BRIN, Anggota DPR: Yang Dibutuhkan Ruang Rapat, Lebih Produktif

Menurut dia, rencana itu lebih baik ditunda jika memang tidak mendesak.

"Mengingatkan, kondisi keuangan negara yang terbatas," kata Mulyanto saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/7/2022).

Mulyanto mengatakan, anggota Dewan Pengarah BRIN juga telah memiliki ruangan sendiri.

Sebab, mereka umumnya adalah tokoh atau pejabat di lembaga lainnya, sehingga, mereka sudah memiliki ruang kerja masing-masing.

Di sisi lain, kata Mulyanto, biaya yang akan digunakan pun cukup fantastis.

Padahal, kondisi keuangan negara belum stabil. Bahkan, kondisinya disebut tengah "kembang-kempis" akibat naiknya harga minyak dunia.

BRIN tak butuh ruang tidur

Mulyanto juga menyampaikan, ruang tidur bagi Dewan Pengarah BRIN dirasa bukan suatu hal yang dibutuhkan saat ini.

Menurut dia, Dewan Pengarah BRIN justru lebih memerlukan ruang rapat atau pertemuan.

"Saya menilai yang dibutuhkan adalah ruang rapat, ketimbang ruang tidur. Ini lebih produktif," nilai Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu.

Baca juga: Kata BRIN soal Rencana Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp 6,1 Miliar

Ia pun berpandangan, ruang pertemuan lebih bermanfaat ketimbang ruang tidur.

Sebab, dalam ruangan itu, Dewan Pengarah BRIN dapat mendiskusikan banyak hal, termasuk bagaimana mengembangkan dunia riset nasional.

"Yang dibutuhkan mereka adalah ruang pertemuan untuk mendiskusikan berbagai hal yang dapat bersifat co-working space. Jadi tidak perlu pengadaan baru," kata Mulyanto.

Rugikan Megawati

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding menilai, rencana renovasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN justru akan merugikan lembaga itu sendiri.

Dia berpendapat, rencana tersebut akan dikritik publik.

Renovasi itu juga diyakini bukan permintaan siapa pun, termasuk Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah BRIN.

"Yang pertama saya kira renovasi itu tidak diminta atau bukan permintaan bu Megawati. Saya yakin bukan permintaan bu Megawati. Itu inisiatif BRIN sendiri yang kira-kira dalam tanda petik, cari perhatian dari ibu lah," kata Karding kepada wartawan, Senin.

Baca juga: Anggota Komisi VII Sarankan Rencana Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah BRIN Ditunda

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga memperkirakan, rencana itu akan merugikan Megawati karena namanya ikut terseret.

Oleh karena itu, BRIN disarankan fokus saja pada konsolidasi jumlah peneliti yang banyak agar betul-betul bisa bekerja sesuai harapan.

Kepada BRIN, Karding mengingatkan hal itu tidak mudah untuk dapat mengonsolidasi peneliti-peneliti dari semua kementerian dan lembaga, pasca-peleburan 2021.

"Karena itu, dengan isu ini akan merugikan BRIN juga merugikan bu Mega, kasihan bu Mega," ujar dia.

Rencana batal

Bak tak kuat menahan kritik, BRIN membatalkan rencana renovasi tersebut pada Senin malam.

Melalui keterangan tertulis, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menegaskan pembatalan rencana tersebut.

"Renovasi kami batalkan," kata Handoko, Senin.

Handoko beralasan, pembatalan karena ada hal yang terlewat dan tidak diketahui secara detail oleh BRIN, yaitu terkait rencana renovasi ruang kerja Megawati.

Ia menegaskan, sejak awal memang tidak ada rencana mengubah ruangan tersebut.

"Kebutuhan renovasi hanya untuk wakil, sekretaris, dan anggota dewan pengarah,” kata dia.

Tetap upayakan revitalisasi

Kendati demikian, penataan ulang atau revitalisasi fungsi ruangan dinilai tetap perlu dilakukan.

Hanya saja, lanjut Handoko, hal tersebut harus diputuskan berdasarkan beberapa pertimbangan.

"Salah satunya perubahan fungsi yang ada saat ini seperti lounge, ruang makan, dan ruang audio (mirip fungsi ruang karaoke) di lantai dua menjadi ruang rapat besar," ujar Handoko.

Baca juga: BRIN: Kebijakan KUR Bank BUMN Dorong Penyerapan 32,1 Juta Lapangan Kerja

Dia mengatakan, efektivitas koordinasi dan komunikasi di antara Dewan Pengarah BRIN adalah alasan utama dilakukan penataan ulang fungsi ruangan di lantai dua. 

Sebab, menurut dia, sebagian dewan pengarah bekerja di lantai 23, bahkan sebagian lagi belum punya ruangan.

Padahal, usia beberapa anggota dewan pengarah sudah cukup sepuh.

"Sebut saja Prof Emil Salim dan Prof Bambang Kesowo, yang selama ini bekerja di lantai yang sangat tinggi. Untuk itu, ruangan seyogianya dijadikan satu demi efektivitas koordinasi dan komunikasi,” ujar dia.