Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah BRIN, Anggota DPR: Yang Dibutuhkan Ruang Rapat, Lebih Produktif

Kompas.com - 18/07/2022, 17:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menilai, langkah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan melakukan renovasi terhadap ruang tidur Dewan Pengarah BRIN belum tepat.

Sebab, dia berpendapat bahwa yang dibutuhkan oleh Dewan Pengarah bukanlah ruang tidur, melainkan ruang rapat.

"Saya menilai, yang dibutuhkan adalah ruang rapat, ketimbang ruang tidur. Ini lebih produktif," kata Mulyanto saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/7/2022).

Baca juga: Kata BRIN soal Rencana Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp 6,1 Miliar

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu menyampaikan, Dewan Pengarah BRIN justru lebih membutuhkan ruang pertemuan atau rapat agar bisa mendiskusikan berbagai hal.

"Anggota Dewan Pengarah ini kan umumnya adalah tokoh atau pejabat di lembaga lain, yang sudah memiliki ruang kerja," ujar dia.

"Yang dibutuhkan mereka adalah ruang pertemuan untuk mendiskusikan berbagai hal yang dapat bersifat co-working space. Jadi tidak perlu pengadaan baru," ucap Mulyanto.

Ia mengatakan, angka Rp 6,1 miliar yang digunakan untuk renovasi ruang Dewan Pengarah itu juga dinilai fantastis.

Ia menyayangkan anggaran tersebut digelontorkan di tengah kondisi keuangan negara yang masih sulit.

"Ya, sebaiknya memang ditunda dulu kalau memang tidak mendesak. Mengingatkan kondisi keuangan negara yang terbatas," ujar dia.

Baca juga: Anggota Komisi VII Sarankan Rencana Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah BRIN Ditunda

Ia menekankan, ketimbang sibuk mengurus renovasi, Dewan Pengarah lebih baik memberikan arah yang  jitu bagi pengembangan riset dan teknologi di Tanah Air.

Sebab, Mulyanto menilai, dengan adanya peleburan, terlihat berbagai tema riset yang sudah baik di Balitbang Kementerian justru tidak dilanjutkan.

Di sisi lain, ia menilai anggaran Rp 6,1 miliar tidak sesuai dengan apa yang diharapkan publik untuk adanya pengembangan riset.

"Soal administrasi pemindahan orang (peneliti), barang, lab, gedung, termasuk program dan anggaran ini terlihat amburadul, tidak sesuai dengan yg diharapkan," kata dia.

"Ini perlu diselesaikan dan ditata sampai tuntas. Karenanya tidak heran kalau banyak temuan dari Ombudsman maupun BPK," ucal Mulyanto.

Sebelumnya diberitakan, ruang kerja Dewan Pengarah BRIN akan direnovasi dengan biaya mencapai Rp 6,1 miliar.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menanti Kabinet Prabowo-Gibran, Pembentukan Kementerian Khusus Program Makan Bergizi Gratis Makin Menguat

Menanti Kabinet Prabowo-Gibran, Pembentukan Kementerian Khusus Program Makan Bergizi Gratis Makin Menguat

Nasional
Hari Ini Rakernas V PDI-P Ditutup, Ada Pembacaan Rekomendasi dan Pidato Megawati

Hari Ini Rakernas V PDI-P Ditutup, Ada Pembacaan Rekomendasi dan Pidato Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Siap Maju Pilkada Sumut dan Lawan Bobby | Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

[POPULER NASIONAL] Ahok Siap Maju Pilkada Sumut dan Lawan Bobby | Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juni 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juni 2024

Nasional
Tanggal 29 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
KPU DKI Jakarta Mulai Tahapan Pilkada Juni 2024

KPU DKI Jakarta Mulai Tahapan Pilkada Juni 2024

Nasional
2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

Nasional
Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Nasional
Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Nasional
Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, 'Insya Allah'

Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, "Insya Allah"

Nasional
Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Nasional
BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com