Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat dan PKS Dinilai Perlu Manuver Canggih untuk "Mengikat" PDI-P

Kompas.com - 14/07/2022, 13:57 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat perlu kerja lebih keras jika ingin berkoalisi dengan PDI-P di Pemilu 2024.

Diketahui, PDI-P kini membuka lebar pintu bagi semua partai politik, termasuk PKS dan Demokrat, setelah sebelumnya menyatakan sulit bekerja sama dengan kedua partai tersebut.

"Yang bisa saya katakan, dibandingkan dengan partai-partai lain, untuk Demokrat dan PKS bagi PDI-P nampaknya perlu langkah lebih panjang lagi dan manuver lebih canggih lagi untuk bisa mengikat kesepakatan di antara mereka," ujar Firman saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/7/2022).

Firman menjelaskan, khusus untuk Demokrat, mungkin bakal kesulitan untuk mendekatkan diri kepada PDI-P.

Baca juga: PDI-P Dinilai Lebih Mungkin Koalisi dengan Demokrat Ketimbang PKS karena Ideologi Partai

Menurutnya, aspek historis dan chemistry antara PDI-P dan Demokrat sangat berpengaruh terhadap kesepakatan koalisi.

"Dan PKS pun saya kira ini malah jatuhnya agak sedikit ideologis. Tapi dalam ritme politik kan anything could happen. Tergantung nanti ke depannya seperti apa, kesepakatan-kesepakatan yang disetujui itu apa," tuturnya.

Kemudian, Firman mengomentari pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang awalnya menyatakan PDI-P sulit bekerja sama dengan PKS maupun Demokrat.

Firman menduga PDI-P terlalu percaya diri saat itu, padahal kenyataannya tidak mungkin mereka maju sendirian.

"Ya itu satu manuver yang wajar. Saya kira statement-statement awal itu kelihatan agak terlalu emosional dan terlalu percaya diri. Padahal kenyataan yang ada secara realistis tidak mungkin lah," jelas Firman.

Firman menekankan PDI-P tidak bisa sendirian jika ingin mengusung Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. Dia menyebutkan PDI-P butuh partai lain untuk mendongkrak Puan.

"Dan ini sekali lagi saya kira menunjukkan kecairan ideologis kondisi politik kita saat ini ya," imbuhnya.

Sebelumnya, geliat manuver PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024 mulai tampak. Pintu kerja sama partai banteng dibuka lebar-lebar ke seluruh partai politik.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah menugaskan putrinya yang tak lain adalah Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, untuk menemui semua ketua umum partai politik tanpa terkecuali.

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul bilang, Megawati tak memerintahkan putrinya untuk bertemu dengan satu atau dua petinggi parpol saja, melainkan seluruhnya.

"Tentu tidak faktor tunggal siapa yang harus ditemui, tapi perintahnya Ibu Ketum temui semua ketum-ketum partai," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com