Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

Kompas.com - 25/06/2022, 17:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung pemerintahan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjelaskan alasan partainya sulit berkomunikasi dengan Partai Demokrat besutan SBY.

Hasto mempertanyakan apakah kerja pemerintahan era SBY selama dua periode sudah sesuai dengan yang dijanjikan kepada rakyat.

Baca juga: Hasto Ungkap Alasan PDI-P Sulit Koalisi dengan PKS

"Kalau dengan Demokrat, ini kan juga bukan hanya berkaitan dengan aspek-aspek historis, itu kita bisa lakukan suatu proses rasionalisasi atas masa lalu dengan melihat kepentingan masa depan," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

"Tetapi ketika apa yang dilakukan pemerintahan Bapak Presiden SBY selama 2 periode, apakah itu juga sesuai dengan yang dijanjikan kepada rakyat?" imbuh Hasto.

Hasto menuturkan, dalam disertasi yang ia susun, tampak ada perbedaan fundamental pada kebijakan pemerintah era SBY jika dibanding dengan era Presiden Pertama Sukarno dan Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri.

"Zaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok-kelompok yang antikebhinekaan. Ini kan harus menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia untuk melihat pemimpin, untuk melihat platform-nya, bukan melihat pencitraannya," kata Hasto.

Baca juga: Hasto Sebut PDI-P Sulit Kerja Sama dengan Demokrat, Masinton: Itu Fenomena Akar Rumput

Ia pun berpandangan, perbedaan sikap antara PDI-P dan Demokrat merupakan hal yang biasa di dalam demokrasi, di mana ada partai yang mudah bekerja sama dan ada pula yang tidak.

"Di Amerika, Demokrat-Republik dua hal yang berbeda, itu suatu hal yang biasa. Nah sehingga bagi PDI Perjuangan sikap politik dari PDI Perjuangan seperti itu," ujar dia.

Hasto menambahkan, persatuan di antara partai politik memang penting dikedepankan untuk membela bangsa dan bangsa.

"Saya kira itu sikap yang rasional, dan di dalam politik, kerja sama itu penting. Tetapi kerja sama juga harus melihat ideologi, platform, kesejarahan, sehingga setiap partai punya sikap," kata Hasto.

Baca juga: Hasto Ungkap PDI-P Tak Mudah Bekerja Sama dengan PKS dan Demokrat

Sebelumnya, sikap PDI-P yang sulit bekerja sama dengan Demokrat telah disampaikan Hasto di sela-sela Rapat Kerja Nasional II PDI-P, Kamis (23/6/2022).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief pun menanggapi sikap PDI-P ini/ Dia mengatakan, PDI-P semestinya tidak membeda-bedakan sikap dengan partai politik lain.

“Terus terang kita sedang membayangkan PDI-P sepenuhnya mempraktikan toleransi, tidak diskriminatif dan gotong royong dalam membangun negeri yang demikian besar,” kata Andi, Kamis.

Baca juga: Hasto Ungkap Cak Imin Miliki Kedekatan dengan Megawati

Andi mengeklaim pihaknya tak akan menunjukkan sikap seperti PDI Perjuangan.

Bahkan, lanjut dia, Partai Demokrat akan terus membuka kemungkinan kerja sama dengan partai berlambang banteng tersebut.

“Jika suatu saat PDI-P jatuh terkilir, tentu kita akan tetap mengajak bergabung bersama membangun di lapangan yang luas bernama Indonesia. Bisa dicatat janji kami ini,” sebut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com