Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepercayaan Publik terhadap Penuntasan Kasus Kekerasan Era Jokowi-Maruf Kritis

Kompas.com - 20/06/2022, 08:11 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas memperlihatkan, penegakan hukum terhadap penuntasan kasus-kasus kekerasan oleh aparat dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dinilai kritis.

Dalam survei yang digelar bulan Juni ini, sebanyak 53,7 persen yang mengaku puas dengan kinerja pemerintah dalam aspek tersebut.

Angka ini juga menurun 9 persen dibandingkan survei Januari lalu. Saat itu, ada 62,8 persen yang puas dengan penuntasan kasus kekerasan dan HAM tersebut.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik di Bidang Polkam 73,1 Persen, Turun Dibandingkan Januari

Sementara itu, ada 35,8 persen yang tidak puas dan ada 10,5 persen yang tidak tahu mengenai aspek penuntasan kasus tersebut.

Merosotnya kepuasan publik dalam aspek ini menunjukkan kegelisahan masyarakat yang menilai penuntasan kasus HAM yang jalan di tempat atau stagnan.

Litbang Kompas Survei Litbang Kompas

Meski masuk ke dalam Program Nawacita yang digaungkan sejak periode pertama Jokowi, pemerintah masih tampak enggan menyelesaikan berbagai utang kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menumpuk ini.

Bukannya dituntaskan, kegelisahan masyarakat ini justru dijawab oleh pemerintah dengan berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM lain yang hingga tahun ini masih terjadi.

Tak menutup kemungkinan bahwa kasus kekerasan aparat dan dugaan pelanggaran HAM masih terus berulang sampai saat ini.

Baca juga: Kepercayaan Publik Rendah Terhadap Pemerintah Terkait Pemberantasan Suap dan Jual-Beli Hukum

Sebut saja kasus kekerasan aparat di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, yang memanas di awal tahun ini yang disinyalir turut memengaruhi persepsi publik pada kinerja bidang hukum.

Adapun survei ini digelar pada 26 Mei sampai dengan 4 Juni 2022 dengan 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.

Metode ini berada pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error ± 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel sederhana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Nasional
Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

Nasional
Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum 'Move On'

Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum "Move On"

Nasional
CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

Nasional
Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada 'Stabilo KPK'

Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada "Stabilo KPK"

Nasional
CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

Nasional
MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com