Kompas.com - 20/06/2022, 07:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas yang diselenggarakan pada 24 Mei-4 Juni 2022 menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan (polkam) berada di angka 73,1 persen.

Angka tersebut turun 4,5 persen dibandingkan hasil survei pada Januari 2022 (77,6 persen) meski masih lebih tiggi daripada Oktober 2021 (70,8 persen).

Angka ini pun setali tiga uang dengan hasil survei pada Januari 2015 ketika masyarakat dalam masa 'euforia' pemilu presiden 2014 dan lebih tinggi daripada penilaian pada Maret-Oktober 2019.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf di Bidang Penegakan Hukum Berada di Titik Kritis

Kendati demikian, menurut peneliti Litbang Kompas Andreas Yoga Prasetyo, hasil survei ini turut mengindikasikan pemerintah belum sepenuhnya mampu mengendalikan persoalan polkam di masyarakat.

Pasalnya, sebagaimana dikutip dari Kompas.id, tingkat penurunan menyentuh sejumlah aspek mendasar adan terjadi di banyak lini.

Beberapa aspek yang turun di antaranya pengendalian konflik-separatisme (turun 11 persen); menjamin kebebasan pendapat (turun 8 persen); menjamin rasa aman dari kejahatan (turun 6 persen); dan membuka partisipasi masyarakat (turun 6 persen).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf Turun 6,8 Persen

Hanya aspek kinerja pemerintah dalam membangun sikap menghargai yang relatif tetap diapresiasi meski angkanya turun 2 persen.

Andreas menuliskan, turunnya kepuasan publik dalam aspek pengendalian konflik-separatisme tercermin dari berulangnya kekerasan di Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Selain di Papua, aksi teror juga tercatat di Aceh, di mana terdapat penembakan yang menewaskan dua warga pada 12 Mei 2022 lalu dan penembakan terhadap Komandan Badan Intelijen Pidie pada November 2021.

KOMPAS/LUHUR ARSIYANTO PUTRA Tren Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Keamanan

Sementara, penurunan kepuasan pada aspek kebebasan berpendapat ditunjukkan oleh maraknya unjuk rasa oleh masyarakat yang merasa tak didengarkan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Misalnya, pembahasan undang-undang strategis bagi pemerintah, seperti UU Cipta Kerja dan UU Ibu Kota Negara (IKN) minim melibatkan masyarakat karena begitu cepatnya proses pembahasannya.

Pada akhirnya, UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi sedangkan judicial review terhadap UU IKN masih terus berjalan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf Turun 6,8 Persen

Menurut Andreas, ada tiga hal perlu dicermati pemerintah untuk meminimalkan munculnya gejolak politik.

Pertama, tensi politik yang menghangat menjelang Pemilu 2024 berpotensi memicu konflik akibat keterbelahan masyarakat akan pilihan politik.

Kedua, fokus kerja pemerintah yang bakal terpecah oleh isu politik terutama koalisi parpol dan pencalonan presiden.

Dan ketiga, adanya persoalan di luar politik yang masih berkecamuk di masyarakat, yaitu masalah kenaikan harga-harga barang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.