Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Kepuasan Publik di Bidang Polkam 73,1 Persen, Turun Dibandingkan Januari

Kompas.com - 20/06/2022, 07:53 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas yang diselenggarakan pada 24 Mei-4 Juni 2022 menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan (polkam) berada di angka 73,1 persen.

Angka tersebut turun 4,5 persen dibandingkan hasil survei pada Januari 2022 (77,6 persen) meski masih lebih tiggi daripada Oktober 2021 (70,8 persen).

Angka ini pun setali tiga uang dengan hasil survei pada Januari 2015 ketika masyarakat dalam masa 'euforia' pemilu presiden 2014 dan lebih tinggi daripada penilaian pada Maret-Oktober 2019.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf di Bidang Penegakan Hukum Berada di Titik Kritis

Kendati demikian, menurut peneliti Litbang Kompas Andreas Yoga Prasetyo, hasil survei ini turut mengindikasikan pemerintah belum sepenuhnya mampu mengendalikan persoalan polkam di masyarakat.

Pasalnya, sebagaimana dikutip dari Kompas.id, tingkat penurunan menyentuh sejumlah aspek mendasar adan terjadi di banyak lini.

Beberapa aspek yang turun di antaranya pengendalian konflik-separatisme (turun 11 persen); menjamin kebebasan pendapat (turun 8 persen); menjamin rasa aman dari kejahatan (turun 6 persen); dan membuka partisipasi masyarakat (turun 6 persen).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf Turun 6,8 Persen

Hanya aspek kinerja pemerintah dalam membangun sikap menghargai yang relatif tetap diapresiasi meski angkanya turun 2 persen.

Andreas menuliskan, turunnya kepuasan publik dalam aspek pengendalian konflik-separatisme tercermin dari berulangnya kekerasan di Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Selain di Papua, aksi teror juga tercatat di Aceh, di mana terdapat penembakan yang menewaskan dua warga pada 12 Mei 2022 lalu dan penembakan terhadap Komandan Badan Intelijen Pidie pada November 2021.

KOMPAS/LUHUR ARSIYANTO PUTRA Tren Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Keamanan

Sementara, penurunan kepuasan pada aspek kebebasan berpendapat ditunjukkan oleh maraknya unjuk rasa oleh masyarakat yang merasa tak didengarkan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Misalnya, pembahasan undang-undang strategis bagi pemerintah, seperti UU Cipta Kerja dan UU Ibu Kota Negara (IKN) minim melibatkan masyarakat karena begitu cepatnya proses pembahasannya.

Pada akhirnya, UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi sedangkan judicial review terhadap UU IKN masih terus berjalan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf Turun 6,8 Persen

Menurut Andreas, ada tiga hal perlu dicermati pemerintah untuk meminimalkan munculnya gejolak politik.

Pertama, tensi politik yang menghangat menjelang Pemilu 2024 berpotensi memicu konflik akibat keterbelahan masyarakat akan pilihan politik.

Kedua, fokus kerja pemerintah yang bakal terpecah oleh isu politik terutama koalisi parpol dan pencalonan presiden.

Dan ketiga, adanya persoalan di luar politik yang masih berkecamuk di masyarakat, yaitu masalah kenaikan harga-harga barang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Nasional
Di Jenewa, Menkominfo bersama Sekjen DCO Bahas Akselerasi dan Keberlanjutan Ekonomi Digital

Di Jenewa, Menkominfo bersama Sekjen DCO Bahas Akselerasi dan Keberlanjutan Ekonomi Digital

Nasional
Bertemu Pemilik Burj Khalifa, Prabowo: Beliau Yakin Pendapatan Pariwista RI Naik 200-300 Persen

Bertemu Pemilik Burj Khalifa, Prabowo: Beliau Yakin Pendapatan Pariwista RI Naik 200-300 Persen

Nasional
Kapolri Diminta Copot Anggotanya yang Akan Maju Pilkada 2024

Kapolri Diminta Copot Anggotanya yang Akan Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas Pastikan Kemendag dan Pertamina Patra Niaga Berkomitmen Awasi Pengisian LPG di SPBE

Zulhas Pastikan Kemendag dan Pertamina Patra Niaga Berkomitmen Awasi Pengisian LPG di SPBE

Nasional
 Ditanya Hakim soal Biaya “Skincare”, Istri SYL: Apa Saya Masih Cocok? Saya Sudah Tua

Ditanya Hakim soal Biaya “Skincare”, Istri SYL: Apa Saya Masih Cocok? Saya Sudah Tua

Nasional
Jokowi Sebut UKT Kemungkinan Naik Tahun Depan, Supaya Tak Mendadak

Jokowi Sebut UKT Kemungkinan Naik Tahun Depan, Supaya Tak Mendadak

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

Nasional
Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, Bakal Evaluasi Ulang Permintaan PTN Buat Tahun Depan

Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, Bakal Evaluasi Ulang Permintaan PTN Buat Tahun Depan

Nasional
Densus 88 Diduga Kuntit Jampidsus, Kapolri: Enggak Ada Masalah Apa-apa

Densus 88 Diduga Kuntit Jampidsus, Kapolri: Enggak Ada Masalah Apa-apa

Nasional
Gaduh UKT Mahal, Pemerintah Diharap Alokasikan Anggaran Tambahan

Gaduh UKT Mahal, Pemerintah Diharap Alokasikan Anggaran Tambahan

Nasional
Jokowi Sudah Panggil Kapolri dan Jaksa Agung Buntut Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88

Jokowi Sudah Panggil Kapolri dan Jaksa Agung Buntut Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88

Nasional
PP Tapera, Gaji Pegawai Negeri dan Swasta Bakal Dipotong Tiap Bulan

PP Tapera, Gaji Pegawai Negeri dan Swasta Bakal Dipotong Tiap Bulan

Nasional
Polemik UKT, Rasio Anggaran Pendidikan dan PDB Dianggap Belum Ideal

Polemik UKT, Rasio Anggaran Pendidikan dan PDB Dianggap Belum Ideal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com