Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf di Bidang Penegakan Hukum Berada di Titik Kritis

Kompas.com - 20/06/2022, 06:50 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas menunjukan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin dalam bidang penegakan hukum berada di titik kritis.

Pemberantasan korupsi, kasus suap dan kasus jual beli hukum menjadi yang paling banyak dikecewakan publik.

Menurunnya tingkat kepuasan publik di bidang hukum ini tampak dari hasil survei Kompas yang digelar Juni ini.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 5 Masalah Politik Keamanan Belum Mampu Dikendalikan Jokowi-Maruf

Tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi–Ma'ruf pada bidang penegakan hukum berada di kisaran 57,5 persen.

Angka ini mengalami penurunan cukup dalam, yakni sebesar 8,4 persen dibanding masa survei Januari 2022.

Pernah berada di 5 persen

Dalam rentang waktu satu setengah tahun terakhir, capaian pemerintah di bidang penegakan hukum kali ini menjadi yang paling rendah.

Sebelumnya, tingkat kepuasan ini pernah turun 5 persen pada pengukuran Oktober 2021.

Tetapi, apresiasi kinerja penegakan hukum kembali sempat menguat pada survei Januari 2022.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Publik Bersedia Kembali Pakai Masker Jika Covid-19 Meningkat

Dilihat lebih dalam, penurunan ini merata terjadi di tiap aspek kinerja bidang penegakan hukum.

Penurunan paling signifikan terlihat dalam aspek pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tingkat kepuasan hanya tersisa di angka 50 persen.

Angka ini mengalami penurunan 13 persen dibandingkan dengan capaian pada survei Januari lalu.

Penurunan ini juga tercatat paling tajam dibandingkan penurunan yang dialami pada aspek lainnya di bidang penegakan hukum.

Litbang Kompas Survei Litbang Kompas

Tingginya penurunan di aspek pemberantasan kasus korupsi ini tidak lepas isu yang mengiringinya saat survei ini digelar.

Salah satunya adalah kasus mafia minyak goreng yang kemudian menjerat pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com