Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/06/2022, 07:34 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ADA sejumlah pertanyaan terkait dengan langkah kuda Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak kabinetnya pada Rabu 15/6/2022) lalu. Ada sejumlah fakta yang menarik untuk dicermati. Selain terkait dengan pembangunan ibu kota negara (IKN), ada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dituju?

Pelantikan dua menteri dan tiga wakil menteri pada Rabu lalu itu menarik untuk dicermati. Konon ada rahasia yang terkandung di dalamnya. Soal ibu kota negara telah dibuka pernyataannya oleh Presiden Jokowi. Ada satu hal yang belum diungkapkan, Pilpres 2024. Benarkah?

Awal mula dari pelaksanaan reshuffle kabinet kali ini adalah latar belakang ekonomi yang hendak dituju.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Sebatas Siapa Dapat Apa

“Ini untuk membuat kabinet bekerja lebih lincah,” kata Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, saat dikonfirmasi wartawan, pada Rabu itu.

Ia mengatakan, permasalahan yang mengemuka saat ini tidak hanya semata-mata terkait Kemendag (Kementerian Perdagangan).

“Persoalan pangan dan inflasi juga menjadi persoalan di kita. Maka refreshing diperlukan,” tutur Pramono.

Meski demikian muncul pertanyaan, mengapa hanya ada satu menteri bidang ekonomi yang diganti, hanya Menteri Perdagangan?

Padahal dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria & Tata Ruang (ATR) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan wakilnya juga diganti. Menteri baru untuk posisi itu adalah Hadi Tjahjanto, seorang mantan Panglima TNI, dan wakil menterinya juga baru yaitu Raja Juli Antoni, pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kepada kedua pejabat barunya di Kementerian ATR dan BPN, Presiden Jokowi meminta agar persoalan reforma agraria termasuk permasalahan lahan di IKN Nusantara bisa selesai dengan baik.

"Tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terealisasi sebanyak 81 juta (bidang). Kedua adalah masalah tumpang tindih lahan," kata Menteri Hadi Tjahjanto dikutip dari kantor berita Antara, Kamis lalu.

"Yang ketiga adalah terkait dengan tanah di IKN yang sudah disampaikan tadi, itu agak segera kita selesaikan," tambah Hadi Tjahjanto.

Lalu apa kaitan adanya Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, masuk ke dalam kabinet?

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6/2022) siang, menjelang pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju hasil reshuffle. KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6/2022) siang, menjelang pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju hasil reshuffle.
Reshuffle untuk siapa?

Komposisi koalisi pemerintah di parlemen saat ini adalah tiga perempat kursi parlemen. Ditambah Partai Amanat Nasional (PAN) dan diperkuat dengan kadernya jadi menteri di Kabinet Presiden Jokowi, maka kekuatan koalisi itu bertambah menjadi di atas 80 persen. Tersisa hanya PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan Partai Demokrat di luar koalisi.

Apa pun yang terjadi, faktanya kini semua ketua umum anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yaitu Golkar, PPP, dan PAN, semuanya lengkap mendapatkan jatah menteri. Padahal koalisi terbaru dan pertama kali dalam sejarah Pilpres 2024 ini baru dibentuk Mei lalu.

Pertanyaannya, untuk apa?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Genjot Investasi Perkapalan, PIS Teken MoU Kerja Sama Pembiayaan dengan K-Sure dan KEXIM

Genjot Investasi Perkapalan, PIS Teken MoU Kerja Sama Pembiayaan dengan K-Sure dan KEXIM

Nasional
Data KPU Diduga Bocor, Ganjar Minta Penegak Hukum Segera Bertindak

Data KPU Diduga Bocor, Ganjar Minta Penegak Hukum Segera Bertindak

Nasional
Hari Ini, Eks Pimpinan KPK Saut Situmorang Jadi Saksi Kasus Dugaan Pemerasan SYL

Hari Ini, Eks Pimpinan KPK Saut Situmorang Jadi Saksi Kasus Dugaan Pemerasan SYL

Nasional
Kampanye Hari Ke-3, Ganjar Hadiri Dialog Santai dengan Dewan Pers dan PWI

Kampanye Hari Ke-3, Ganjar Hadiri Dialog Santai dengan Dewan Pers dan PWI

Nasional
Data Pemilih Diduga Bocor, Ganjar Minta KPU Perbaiki Sistem

Data Pemilih Diduga Bocor, Ganjar Minta KPU Perbaiki Sistem

Nasional
Menhan Sibuk Kampanye, Penambahan Anggaran Belanja Alutsista Diperkirakan Tak Efektif

Menhan Sibuk Kampanye, Penambahan Anggaran Belanja Alutsista Diperkirakan Tak Efektif

Nasional
Polri: Ada 26 Laporan ke Rocky Gerung, Beberapa di Antaranya Dicabut

Polri: Ada 26 Laporan ke Rocky Gerung, Beberapa di Antaranya Dicabut

Nasional
Gugatan Ulang Syarat Usia Cawapres Ditolak, Gerindra: Setop 'Framing' Jahat Pencalonan Gibran Cacat Hukum!

Gugatan Ulang Syarat Usia Cawapres Ditolak, Gerindra: Setop "Framing" Jahat Pencalonan Gibran Cacat Hukum!

Nasional
Usai Kunjungan ke Dubai, Presiden Jokowi Dijadwalkan Kembali ke Tanah Air Minggu Pagi

Usai Kunjungan ke Dubai, Presiden Jokowi Dijadwalkan Kembali ke Tanah Air Minggu Pagi

Nasional
Jadwal Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024, Digelar 5 Kali

Jadwal Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024, Digelar 5 Kali

Nasional
Cakra Data: Prabowo-Gibran Terpopuler di Jagat Maya, tapi Sentimen Negatif Tertinggi

Cakra Data: Prabowo-Gibran Terpopuler di Jagat Maya, tapi Sentimen Negatif Tertinggi

Nasional
Politisi, Belajarlah dari Para Pendiri Bangsa

Politisi, Belajarlah dari Para Pendiri Bangsa

Nasional
Singgung Perubahan Jilid II, Cak Imin: Saatnya yang Zalim Diganti yang Adil

Singgung Perubahan Jilid II, Cak Imin: Saatnya yang Zalim Diganti yang Adil

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Firli Bahuri Tetap Terima Gaji dan Tunjangan Rp 86 Juta Sebulan

Jadi Tersangka Korupsi, Firli Bahuri Tetap Terima Gaji dan Tunjangan Rp 86 Juta Sebulan

Nasional
Berangkat ke Dubai, Presiden Jokowi Bakal Hadiri COP28

Berangkat ke Dubai, Presiden Jokowi Bakal Hadiri COP28

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com