Kepercayaan Publik terhadap Penuntasan Kasus Kekerasan Era Jokowi-Maruf Kritis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas memperlihatkan, penegakan hukum terhadap penuntasan kasus-kasus kekerasan oleh aparat dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dinilai kritis.

Dalam survei yang digelar bulan Juni ini, sebanyak 53,7 persen yang mengaku puas dengan kinerja pemerintah dalam aspek tersebut.

Angka ini juga menurun 9 persen dibandingkan survei Januari lalu. Saat itu, ada 62,8 persen yang puas dengan penuntasan kasus kekerasan dan HAM tersebut.

Sementara itu, ada 35,8 persen yang tidak puas dan ada 10,5 persen yang tidak tahu mengenai aspek penuntasan kasus tersebut.

Merosotnya kepuasan publik dalam aspek ini menunjukkan kegelisahan masyarakat yang menilai penuntasan kasus HAM yang jalan di tempat atau stagnan.

Meski masuk ke dalam Program Nawacita yang digaungkan sejak periode pertama Jokowi, pemerintah masih tampak enggan menyelesaikan berbagai utang kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menumpuk ini.

Bukannya dituntaskan, kegelisahan masyarakat ini justru dijawab oleh pemerintah dengan berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM lain yang hingga tahun ini masih terjadi.

Tak menutup kemungkinan bahwa kasus kekerasan aparat dan dugaan pelanggaran HAM masih terus berulang sampai saat ini.

Sebut saja kasus kekerasan aparat di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, yang memanas di awal tahun ini yang disinyalir turut memengaruhi persepsi publik pada kinerja bidang hukum.

Adapun survei ini digelar pada 26 Mei sampai dengan 4 Juni 2022 dengan 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.

Metode ini berada pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error ± 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel sederhana.