Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tegur Kementerian-Pemda, Jokowi: Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Bodoh Sekali Kita!

Kompas.com - 14/06/2022, 11:52 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo lagi-lagi menekankan pentingnya kementerian/lembaga belanja produk dalam negeri.

Dia geram lantaran masih banyak yang menggunakan uang negara untuk belanja produk-produk impor. Padahal, uang tersebut bersumber dari rakyat.

"Sedih, ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPn, PPh, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari bea ekspor, dari PNPB (penerimaan negara bukan pajak), dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita," kata Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Jokowi mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) nilainya sangat besar mencapai Rp 2.714 triliun. Sementara, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) nilainya Rp 1.197 triliun.

Jika uang tersebut dipakai untuk belanja produk luar negeri, maka negara lain yang akan mendapat keuntungan.

Sebaliknya, jika uang itu digunakan untuk belanja produk dalam negeri, maka rakyat yang bakal mendapat manfaatnya.

"Ini APBN lho, ini uang APBD lho, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini," tutur Jokowi.

Baca juga: Kritik Impor Kedelai, Megawati: Orang Indonesia Pragmatis, Maunya Gampang

Jokowi mengungkap, banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya, mulai dari spesifikasi produk yang disebut tidak pas, hingga kualitasnya dibilang tidak baik.

Padahal, kualitas produk dalam negeri tak kalah dengan buatan luar. Harganya pun cenderung lebih murah ketimbang barang impor.

Presiden mencontohkan kejengkelannya pada suatu BUMN karena nekat impor pipa 5 tahun lalu. Alasan BUMN itu, tidak ada pipa dalam negeri yang memenuhi spesifikasi.

Begitu Jokowi berkunjung ke pabrik pipa, ternyata semua spesifikasi pipa tersedia. Malahan, pabrik tersebut mengekspor barang produksinya sampai ke Eropa hingga Jepang.

"Sekali lagi kita ini orang pintar-pintar, tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali," kata Jokowi geram.

Jokowi mengatakan, belanja pemerintah pusat dan daerah harus memuat 3 hal penting. Pertama, menciptakan nilai tambah pada negara.

Kedua, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan ketiga harus efisien.

Baca juga: Jokowi Geram Banyak Kementerian Impor Produk, Sebut Bodoh dan Larang Tepuk Tangan

Oleh karenanya, presiden kembali menekankan agar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN, memanfaatkan dana negara untuk belanja produk dalam negeri, tidak lagi impor.

"Ini yang harus di kawal, ini yang harus diawasi. Dan saya minta di betul-betul berhasil. Sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi tambah, lapangan kerja menjadi makin banyak karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri," tandas kepala negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com