Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembangunan IKN Dimulai Semester II 2022, Istana dan Gedung Kementerian Inti Didahulukan

Kompas.com - 02/06/2022, 20:16 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Sidik Pramono mengatakan, pembangunan IKN akan dimulai semester II 2022.

Menurut dia, ada sejumlah bangunan yang akan didahulukan pembangunannya, antara lain Istana Kepresidenan dan gedung sejumlah kementerian inti.

Adapun kementerian inti di antaranya Kementerian Luar Negeri, Kementrian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan.

"Semuanya di semester II (2022). Jadi istana dan kementerian yang inti-inti langsung dikerjakan," ujar Sidik kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Baca juga: 6 Permohonan Uji Materi UU IKN Tak Diterima MK, Begini Kata Pemerintah

Untuk mendukung pembangunan fisik pada kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN itu, saat ini pemerintah mempersiapkan infrastruktur pendukung.

Beberapa di antaranya yakni jalan menuju Kecamatan Sepaku yang menjadi lokasi IKN dan penyediaan air baku untuk keperluan pembangunan.

"Infrastruktur jalan kan sudah. Sepaku kan sudah. Intake juga penyediaan untuk air baku sudah. Jalan akses sekarang sudah mulai disiapkan. Sehingga awal (pembangunan) nanti memadatkan tanah itu untuk jalan, terus nantu mudah-mudahan segera ada traffic untuk pembangunan," ucap Sidik.

Sebelumnya, Sidik mengungkapkan, pembangunan tahap awal IKN akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Karena ini infrastruktur dasar ya memang APBN jadi prioritas dulu saat ini. Seperti Istana Kepresidenan kan pakai APBN," ujar dia.

Baca juga: Uji Formil Tak Diterima, AMAN Berencana Ajukan Uji Materiil UU IKN ke MK

Sidik mengatakan, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono diikutsertakan dalam pertemuan internasional bersama perwakilan pemerintah untuk mencari para investor.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, proses pemindahan kantor-kantor utama pemerintahan pusat dari Jakarta ke Nusantara diharapkan selesai pada kuartal kedua 2024.

Luhut mengatakan, pembangunan Indonesia jauh lebih merata saat ini.

Banyak industri baru tumbuh di Kalimantan, seperti pembangunan industri energi baru di Kalimantan Utara, serta pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan itu mengatakan, pembangunan IKN menarik minat besar para investor mancanegara.

Ia menepis kabar pembangunan IKN minim pendanaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com