Tegur Kementerian-Pemda, Jokowi: Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Bodoh Sekali Kita!

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo lagi-lagi menekankan pentingnya kementerian/lembaga belanja produk dalam negeri.

Dia geram lantaran masih banyak yang menggunakan uang negara untuk belanja produk-produk impor. Padahal, uang tersebut bersumber dari rakyat.

"Sedih, ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPn, PPh, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari bea ekspor, dari PNPB (penerimaan negara bukan pajak), dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita," kata Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Jokowi mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) nilainya sangat besar mencapai Rp 2.714 triliun. Sementara, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) nilainya Rp 1.197 triliun.

Jika uang tersebut dipakai untuk belanja produk luar negeri, maka negara lain yang akan mendapat keuntungan.

Sebaliknya, jika uang itu digunakan untuk belanja produk dalam negeri, maka rakyat yang bakal mendapat manfaatnya.

"Ini APBN lho, ini uang APBD lho, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini," tutur Jokowi.

Jokowi mengungkap, banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya, mulai dari spesifikasi produk yang disebut tidak pas, hingga kualitasnya dibilang tidak baik.

Padahal, kualitas produk dalam negeri tak kalah dengan buatan luar. Harganya pun cenderung lebih murah ketimbang barang impor.

Presiden mencontohkan kejengkelannya pada suatu BUMN karena nekat impor pipa 5 tahun lalu. Alasan BUMN itu, tidak ada pipa dalam negeri yang memenuhi spesifikasi.

Begitu Jokowi berkunjung ke pabrik pipa, ternyata semua spesifikasi pipa tersedia. Malahan, pabrik tersebut mengekspor barang produksinya sampai ke Eropa hingga Jepang.

"Sekali lagi kita ini orang pintar-pintar, tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali," kata Jokowi geram.

Jokowi mengatakan, belanja pemerintah pusat dan daerah harus memuat 3 hal penting. Pertama, menciptakan nilai tambah pada negara.

Kedua, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan ketiga harus efisien.

Oleh karenanya, presiden kembali menekankan agar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN, memanfaatkan dana negara untuk belanja produk dalam negeri, tidak lagi impor.

"Ini yang harus di kawal, ini yang harus diawasi. Dan saya minta di betul-betul berhasil. Sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi tambah, lapangan kerja menjadi makin banyak karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri," tandas kepala negara.