Masalah-masalah di Wilayah Perbatasan Indonesia dan Upaya Mengatasinya

KOMPAS.com – Dalam bernegara, Indonesia hidup berdampingan dengan negara lain. Secara wilayah, Indonesia pun berbatasan secara langsung dengan negara-negara tetangga.

Untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia.

Di antara wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga ini terdapat suatu kawasan yang disebut dengan daerah perbatasan.

Daerah perbatasan merupakan daratan, laut dan udara di atasnya sepanjang perbatasan antara dua negara yang batas luas daerahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan kedua negara.

Baca juga: Mendagri Minta Dukungan Penguatan Patok Perbatasan di Pulau Sebatik

Masalah yang terjadi di daerah perbatasan

Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain membuat beragam masalah terjadi di daerah perbatasan.

Berbicara mengenai perbatasan, terdapat empat pihak yang terlibat, yakni pemerintah dua negara yang berbatasan dan rakyat dari dua negara yang tinggal di daerah perbatasan.

Masalah-masalah yang masih terjadi di wilayah perbatasan di antaranya:

• insfrastruktur pelayanan publik yang masih terbatas,
• rendahnya kualitas sumber daya manusia,
• sebaran penduduk yang tidak merata,
• ketergantungan masyarakat di perbatasan terhadap fasilitas publik dan kegiatan ekonomi di negara tetangga, dan
• sengketa tapal batas.

Jika dikelompokkan berdasarkan isu, permasalahan-permasalah perbatasan di Indonesia ini terdiri dari:

• isu batas teritorial yang belum disepakati di beberapa tapal batas dengan negara tetangga;
• isu keamanan dan kedaualatan nasional, seperti kejahatan lintas batas dan terorganisir, seperti penyelundupan, perdagangan ilegal dan garis batas yang kabur;
• isu lingkungan. Misalnya kerusakan ekologi dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan, baik bersifat legal maupun ilegal;
• isu kemiskinan, keterbelakangan, serta keterbatasan sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang dialami warga Indonesia di perbatasan;
• isu koordinasi dan implementasi kebijakan yang tidak sesuai akibat jarak antara pemerintah daerah dan lokal yang berjauhan;
• isu kependudukan dan perubahan sosial, di antaranya migrasi lintas batas yang bersifat legal maupun ilegal; dan
• isu patriotisme dan ketahanan nasional, seperti penduduk perbatasan yang merasa dianaktirikan pemerintah.

Pengembangan wilayah perbatasan

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah-masalah perbatasan adalah dengan melakukan pengembangan di wilayah tersebut. Setidaknya, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, yakni:

• pendekatan kesejahteraan,
• pendekat kerja sama,
• pendekatan keamanan, dan
• pendekatan daya saing wilayah.

Pendekatan kesejahteraan

Pada dasarnya, pendekatan kesejahteraan merupakan usaha yang dilakukan dengan memperhatikan pengembangan perekonomian di wiayah perbatasan.

Adanya pendekatan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan negara, serta mempercepat pembangunan untuk mengejar ketertinggalan.

Dengan begitu, kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan akan terwujud.

Baca juga: Menteri Desa PDTT: Gerakan Bangga Rupiah Harus Digaungkan Apalagi di Daerah Perbatasan

Pendekatan kerja sama

Upaya selanjutnya adalah dengan menjalin kerja sama dengan negara lain. Salah satunya Kerja Sama Ekonomi Sub Regional (KESR).

KESR merupakan forum kerja sama ekonomi antarwilayah lintas negara yang berdekatan secara geografis.

Tujuan utama keikutsertaan Indonesia dalam kerja sama sub regional, yaitu untuk menciptakan perdagangan di wilayah perbatasan guna mengangkat perkembangan sosial ekonomi wilayah tersebut.