Masalah-masalah di Wilayah Perbatasan Indonesia dan Upaya Mengatasinya

Untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia.

Di antara wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga ini terdapat suatu kawasan yang disebut dengan daerah perbatasan.

Daerah perbatasan merupakan daratan, laut dan udara di atasnya sepanjang perbatasan antara dua negara yang batas luas daerahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan kedua negara.

Masalah yang terjadi di daerah perbatasan

Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain membuat beragam masalah terjadi di daerah perbatasan.

Berbicara mengenai perbatasan, terdapat empat pihak yang terlibat, yakni pemerintah dua negara yang berbatasan dan rakyat dari dua negara yang tinggal di daerah perbatasan.

Masalah-masalah yang masih terjadi di wilayah perbatasan di antaranya:

• insfrastruktur pelayanan publik yang masih terbatas,
• rendahnya kualitas sumber daya manusia,
• sebaran penduduk yang tidak merata,
• ketergantungan masyarakat di perbatasan terhadap fasilitas publik dan kegiatan ekonomi di negara tetangga, dan
• sengketa tapal batas.

Jika dikelompokkan berdasarkan isu, permasalahan-permasalah perbatasan di Indonesia ini terdiri dari:

• isu batas teritorial yang belum disepakati di beberapa tapal batas dengan negara tetangga;
• isu keamanan dan kedaualatan nasional, seperti kejahatan lintas batas dan terorganisir, seperti penyelundupan, perdagangan ilegal dan garis batas yang kabur;
• isu lingkungan. Misalnya kerusakan ekologi dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan, baik bersifat legal maupun ilegal;
• isu kemiskinan, keterbelakangan, serta keterbatasan sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang dialami warga Indonesia di perbatasan;
• isu koordinasi dan implementasi kebijakan yang tidak sesuai akibat jarak antara pemerintah daerah dan lokal yang berjauhan;
• isu kependudukan dan perubahan sosial, di antaranya migrasi lintas batas yang bersifat legal maupun ilegal; dan
• isu patriotisme dan ketahanan nasional, seperti penduduk perbatasan yang merasa dianaktirikan pemerintah.

Pengembangan wilayah perbatasan

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah-masalah perbatasan adalah dengan melakukan pengembangan di wilayah tersebut. Setidaknya, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, yakni:

• pendekatan kesejahteraan,
• pendekat kerja sama,
• pendekatan keamanan, dan
• pendekatan daya saing wilayah.

Pendekatan kesejahteraan

Pada dasarnya, pendekatan kesejahteraan merupakan usaha yang dilakukan dengan memperhatikan pengembangan perekonomian di wiayah perbatasan.

Adanya pendekatan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan negara, serta mempercepat pembangunan untuk mengejar ketertinggalan.

Dengan begitu, kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan akan terwujud.

Pendekatan kerja sama

Upaya selanjutnya adalah dengan menjalin kerja sama dengan negara lain. Salah satunya Kerja Sama Ekonomi Sub Regional (KESR).

KESR merupakan forum kerja sama ekonomi antarwilayah lintas negara yang berdekatan secara geografis.

Tujuan utama keikutsertaan Indonesia dalam kerja sama sub regional, yaitu untuk menciptakan perdagangan di wilayah perbatasan guna mengangkat perkembangan sosial ekonomi wilayah tersebut.

Dalam jangka panjang, wilayah perbatasan yang potensial diharapkan mampu mengubah perekonomian yang awalnya hanya mengandalkan sumber daya menjadi pemrosesan tingkat tinggi dan aktivitas yang berdasarkan nonsumber daya.

Beberapa kerja sama yang termasuk dalam KESR di antaranya Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growht Area (BIMP-EAGA).

Pendekatan keamanan

Keamanan kawasan perbatasan merupakan bagian penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendekatan ini melihat bahwa wilayah perbatasan merupakan kawasan startegis dari aspek pertahanan keamanan negara sehingga perlu diciptakan iklim yang kondusif.

Pembangunan pos pengawasan lintas batas untuk mengawasi orang maupun barang di wilayah perbatasan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga aset yang berada di wilayah terdepan Indonesia.

Pendekatan daya saing wilayah

Pengembangan wilayah perbatasan juga dapat dilakukan melalui pendekatan daya saing wilayah.

Pendekatan ini fokus pada pengembangan potensi wilayah perbatasan sehingga bisa bersaing dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Untuk meningkatkan daya saing wilayah, pemerintah terlebih dulu perlu melakukan pengembangan lingkungan bisnis serta birokrasi yang mendukung di wilayah perbatasan.

Hal ini dikarenakan di kawasan perbatasan, dunia bisnis belum terlalu kuat karena sebagian besar dikuasai pihak luar. 

Referensi:

Hasyim, Abdul Wahid dan Aris Subagiyo. 2017. Pengelolaan Wilayah Perbatasan. Malang: UB Press.