Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pentingnya Legitimasi Pemerintah dan Cara Mendapatkannya

Kompas.com - 15/05/2022, 00:15 WIB
Issha Harruma,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com - Legitimasi merupakan dukungan masyarakat terhadap sistem politik, atau dalam arti sempitnya, pemerintah yang berwenang.

Secara umum, legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.

Para pemimpin pemerintahan dari setiap negara pasti berupaya untuk mendapatkan atau mempertahankan legitimasi bagi kewenangannya.

Tapi, mengapa legitimasi penting bagi pemerintah?

Baca juga: Sebut IKN Dibangun Tanpa Legitimasi Kuat Masyarakat Adat di Kalimantan, AMAN: Yang Diajak Bicara Kan Elite...

Pentingnya legitimasi

Secara umum, terdapat dua alasan yang menjadikan legitimasi begitu penting, yakni:

  • mendatangkan kestabilan politik dan
  • membuka kesempatan bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pertama, legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik dan perubahan sosial.

Pengakuan dan dukungan masyarakat akan menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat.

Selain itu, pengakuan dan dukungan masyarakat akan mengurangi penggunaan sarana paksaan fisik sehingga anggarannya dapat dialihkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dan dapat membuat perubahan sosial.

Dalam situasi yang sulit, pemerintah yang memiliki legitimasi dari masyarakat akan lebih mudah mengatasi permasalahan dibanding pemerintah yang kurang mendapatkan legitimasi.

Kedua, legitimasi akan membuka kesempatan yang semakin luas kepada pemerintah bukan hanya untuk memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak diatasi, tapi juga meningkatkan kualitas kesejahteraan itu.

Baca juga: PM Malaysia Disebut Tak Lagi Punya Legitimasi, Kehilangan Dukungan Partai Sekutu dan Oposisi

Cara mendapatkan legitimasi

Setiap pemerintahan, termasuk yang otoriter sekalipun, memerlukan legitimasi dari masyarakat. Akibatnya, berbagai cara dilakukan pemerintah yang berkuasa untuk mendapatkan dan mempertahanakan legitimasi.

Cara untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni secara simbolis, materiil dan prosedural.

Cara pertama, secara simbolis. Penggunaan metode ini memerlukan kemampuan mengidentifikasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, dan kepercayaan serta nilai budaya yang dominan dalam masyarakat.

Contoh penggunaan simbol-simbol untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi, yakni

  • upacara kenegaraan yang megah,
  • penganugerahan tanda kehormatan dan pemberian penghargaan,
  • mengidentifikasikan diri dengan kelompok mayoritas dalam masyarakat,
  • membangun monumen nasional yang megah atau suatu industri yang dapat dibanggakan,
  • mengangkat pejabat tinggi negara dari berbagai unsur masyarakat sehingga masyarakat merasa terwakili dalam pemerintahan.

Cara kedua, secara materiil. Penggunaan metode ini membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Cara ini ditempuh dengan menjanjikan kesejahteraan materiil kepada masyarakat, seperti menjamin tersedianya:

  • kebutuhan dasar,
  • fasilitas kesehatan dan pendidikan,
  • sarana komunikasi dan transportasi,
  • kesempatan kerja,
  • kesempatan berusaha,
  • sarana produksi pertanian.

Cara ketiga, secara prosedural. Metode ini ditempuh dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakilnya, wakil rakyat, atau pun referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum.

Penyelenggaraan pemilihan umum ini dianggap cukup untuk menunjukkan pemerintahan yang terpilih memiliki legitimasi.

 

Referensi:

  • Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com