Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pentingnya Legitimasi Pemerintah dan Cara Mendapatkannya

Kompas.com - 15/05/2022, 00:15 WIB
Issha Harruma,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com - Legitimasi merupakan dukungan masyarakat terhadap sistem politik, atau dalam arti sempitnya, pemerintah yang berwenang.

Secara umum, legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.

Para pemimpin pemerintahan dari setiap negara pasti berupaya untuk mendapatkan atau mempertahankan legitimasi bagi kewenangannya.

Tapi, mengapa legitimasi penting bagi pemerintah?

Baca juga: Sebut IKN Dibangun Tanpa Legitimasi Kuat Masyarakat Adat di Kalimantan, AMAN: Yang Diajak Bicara Kan Elite...

Pentingnya legitimasi

Secara umum, terdapat dua alasan yang menjadikan legitimasi begitu penting, yakni:

  • mendatangkan kestabilan politik dan
  • membuka kesempatan bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pertama, legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik dan perubahan sosial.

Pengakuan dan dukungan masyarakat akan menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat.

Selain itu, pengakuan dan dukungan masyarakat akan mengurangi penggunaan sarana paksaan fisik sehingga anggarannya dapat dialihkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dan dapat membuat perubahan sosial.

Dalam situasi yang sulit, pemerintah yang memiliki legitimasi dari masyarakat akan lebih mudah mengatasi permasalahan dibanding pemerintah yang kurang mendapatkan legitimasi.

Kedua, legitimasi akan membuka kesempatan yang semakin luas kepada pemerintah bukan hanya untuk memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak diatasi, tapi juga meningkatkan kualitas kesejahteraan itu.

Baca juga: PM Malaysia Disebut Tak Lagi Punya Legitimasi, Kehilangan Dukungan Partai Sekutu dan Oposisi

Cara mendapatkan legitimasi

Setiap pemerintahan, termasuk yang otoriter sekalipun, memerlukan legitimasi dari masyarakat. Akibatnya, berbagai cara dilakukan pemerintah yang berkuasa untuk mendapatkan dan mempertahanakan legitimasi.

Cara untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni secara simbolis, materiil dan prosedural.

Cara pertama, secara simbolis. Penggunaan metode ini memerlukan kemampuan mengidentifikasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, dan kepercayaan serta nilai budaya yang dominan dalam masyarakat.

Contoh penggunaan simbol-simbol untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi, yakni

  • upacara kenegaraan yang megah,
  • penganugerahan tanda kehormatan dan pemberian penghargaan,
  • mengidentifikasikan diri dengan kelompok mayoritas dalam masyarakat,
  • membangun monumen nasional yang megah atau suatu industri yang dapat dibanggakan,
  • mengangkat pejabat tinggi negara dari berbagai unsur masyarakat sehingga masyarakat merasa terwakili dalam pemerintahan.

Cara kedua, secara materiil. Penggunaan metode ini membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Cara ini ditempuh dengan menjanjikan kesejahteraan materiil kepada masyarakat, seperti menjamin tersedianya:

  • kebutuhan dasar,
  • fasilitas kesehatan dan pendidikan,
  • sarana komunikasi dan transportasi,
  • kesempatan kerja,
  • kesempatan berusaha,
  • sarana produksi pertanian.

Cara ketiga, secara prosedural. Metode ini ditempuh dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakilnya, wakil rakyat, atau pun referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum.

Penyelenggaraan pemilihan umum ini dianggap cukup untuk menunjukkan pemerintahan yang terpilih memiliki legitimasi.

 

Referensi:

  • Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com