Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemelut Kasus Polisi "Kotor" dan Eks Kesederhanaan Jenderal Soekanto

Kompas.com - 13/05/2022, 06:12 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Terungkapnya seorang anggota polisi dari Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara), Brigadir Polisi Satu (Briptu) Hasbudi, yang terlibat bisnis tambang emas ilegal menyedot perhatian masyarakat.

Meski Hasbudi bukan perwira tinggi, hartanya diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Dari penyelidikan yang dilakukan Polda Kaltara, Hasbudi juga diduga terlibat tindak pidana pencucian uang kepada sejumlah pejabat setempat atau perwira kepolisian lainnya.

Selain itu, Hasbudi juga diduga terlibat penyelundupan pakaian bekas ilegal. Saat ini penyidik menetapkan Hasbudi dan empat orang lain sebagai tersangka dalam perkara itu. Mereka semua dijerat dengan pasal berlapis.

Baca juga: Profil Raden Said Soekanto, Kapolri Pertama yang Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Penyidik turut menyita sejumlah aset benilai ratusan miliar rupiah milik Hasbudi dalam proses penyidikan. Berbagai aset itu terdiri dari properti, kendaraan, uang tunai, sampai perhiasan.

Kapolri yang sederhana

Jika dibandingkan, kehidupan Hasbudi sebagai polisi berbeda jauh dengan Kapolri pertama, Jenderal Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.

Soekanto adalah peletak dasar-dasar organisasi Polri sampai saat ini. Dia juga dianugerahi gelar pahlawan nasional karena kiprahnya.

Meski menjabat Kapolri dari 29 September 1945 sampai 15 Desember 1959, Soekanto tetap hidup sederhana. Presiden Soekarno sempat menawarkan Soekanto untuk menjadi duta besar di Turki, tetapi kemudian ditolak.

Baca juga: Raden Said Soekanto Tjokroadiatmodjo: Peran dan Kiprahnya

Sejak menanggalkan jabatan itu, Soekanto memilih tinggal di rumah sederhana di Jalan Proklamasi 43, Jakarta Pusat. Menurut hasil wawancara dalam surat kabar Kompas edisi 25 Oktober 1981, jika dilihat sekilas, rumah itu tidak tampak seperti milik seorang mantan pejabat.

Halamannya ditumbuhi pepohonan yang tidak teratur, tua, dan jelek. Sedangkan kursi-kursi tamunya hanya berbahan bambu yang sudah kusam. Bahkan dari depan, rumah Soekanto itu mirip sebuah bengkel.

Bahkan loper koran saja saat itu tidak yakin bahwa rumah salah satu pelanggannya memang betul mantan Kapolri. Hal itu baru diketahui setelah Soekanto memeriksa langsung ke agen langganan surat kabar yang mengatakan semua koran pesanan selalu diantar.

Rupanya, setelah ditelusuri, ternyata sang loper tidak yakin rumah itu adalah milik seorang jenderal.

Baca juga: Profil Raden Said Soekanto, Kapolri Pertama yang Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Saat itu Soekanto mengakui rumahnya juga merangkap bengkel mobil.

"Kecil-kecilan dikelola seorang keponakan," kata Soekanto.

Sebenarnya rumah sederhana itu milik Polri yang dihibahkan kepada Soekanto pada 1973. Dia sempat menempati rumah itu pada September 1945, tetapi kemudian pindah ke rumah dinas ketika menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara (KKN, kini Kapolri).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com