Urusan Pemerintahan Konkuren

KOMPAS.com - Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten atau kota.

Berdasarkan Undang-undang atau UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu.

Urusan konkuren juga mengacu pada pasal 18 Undang-undang Dasar atau UUD 1945. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan konkuren dibedakan menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Baca juga: Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi Daerah

Jadi, urusan pemerintahan wajib diselenggarakan oleh semua daerah yang terdiri atas:

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah:

• Pendidikan.
• Kesehatan.
• Pekerjaan umum dan penataan ruang.
• Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
• Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
• Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah:

• Tenaga kerja.
• Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
• Pangan.
• Pertanahan.
• Lingkungan Hidup.
• Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
• Pemberdayaan masyarakat dan desa.
• Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
• Perhubungan.
• Komunikasi dan informatika.
• Koperasi, usaha kecil, dan menengah.
• Penanaman modal.
• Kepemudaan dan olahraga.
• Statistik.
• Persandian.
• Kebudayaan.
• Perpustakaan.
• Kearsipan.

Baca juga: Otonomi Daerah: Pengertian, Asas, dan Tujuannya

Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, yaitu:

• Kelautan dan perikanan.
• Pariwisata.
• Pertanian.
• Kehutanan.
• Energi dan sumber daya mineral.
• Perdagangan.
• Perindustrian.
• Transmigrasi.

Referensi

• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Ridwan, HR. 2003. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press