Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Lemhanas Buat Kajian Penerapan Pendekatan Kesejahteraan untuk Selesaikan Konflik di Papua

Kompas.com - 19/04/2022, 21:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengkaji penerapan pendekatan kesejahteraan dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua.

Ma'ruf menyebutkan, salah satu upaya pemerimtah menyelesaikan konflik di Bumi Cendrawasih itu adalah mengubah kebijakan dari pendekatan keamanan, menjadi kesejahteraan yang melibatkan banyak elemen masyarakat.

“Kita harus membuat landasan melalui kajian (pendekatan kesejahteraan), apabila landasannya sudah ada maka akan lebih mudah dalam pelaksanaannya“, Ma'ruf saat menerima Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Selasa (19/04/2022), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Prabowo Harap Lemhannas Lahirkan Pemimpin Nasional Berkarakter

Ma'ruf mengatakan, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah dasar hukum guna mendukung percepatan pembangunan Papua, di antaranya Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua.

“Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) yang saat ini masih dibahas bersama-sama di tingkat kementerian dan lembaga. Selain itu, juga tengah dibahas tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP)," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Panglima Andika Tunjuk Pangdam Diponegoro Jadi Irjen AD, Wakil Gubernur Lemhannas Merapat ke Mabes TNI AU

Merespons arahan Ma'ruf, Andi menyatakan, Lemhannas akan segera membentuk tim kajian khusus membahas strategi pemerintah melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Kami akan membentuk tim pengkaji khusus terkait dengan Papua untuk memastikan bahwa perubahan pendekatan yang sedang dilakukan oleh pemerintah akan membawa perubahan signifikan baik untuk keamanan di Papua maupun kesejahteraan rakyat Papua” ujar Andi.

Baca juga: Alasan Andi Widjajanto Jadi Gubernur Lemhannas, Stafsus Mensesneg: Pakar Pertahanan yang Sangat Mumpuni

Dalam kesempatan itu, Andi juga menyampaikan bahwa Lemhannas akan fokus menjalankan lima kajian yaitu ekonomi biru, ekonomi hijau, transformasi digital, ketahanan IKN, dan juga konsolidasi demokrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com