Salin Artikel

Wapres Minta Lemhanas Buat Kajian Penerapan Pendekatan Kesejahteraan untuk Selesaikan Konflik di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengkaji penerapan pendekatan kesejahteraan dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua.

Ma'ruf menyebutkan, salah satu upaya pemerimtah menyelesaikan konflik di Bumi Cendrawasih itu adalah mengubah kebijakan dari pendekatan keamanan, menjadi kesejahteraan yang melibatkan banyak elemen masyarakat.

“Kita harus membuat landasan melalui kajian (pendekatan kesejahteraan), apabila landasannya sudah ada maka akan lebih mudah dalam pelaksanaannya“, Ma'ruf saat menerima Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Selasa (19/04/2022), dikutip dari siaran pers.

Ma'ruf mengatakan, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah dasar hukum guna mendukung percepatan pembangunan Papua, di antaranya Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua.

“Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) yang saat ini masih dibahas bersama-sama di tingkat kementerian dan lembaga. Selain itu, juga tengah dibahas tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP)," ujar Ma'ruf.

Merespons arahan Ma'ruf, Andi menyatakan, Lemhannas akan segera membentuk tim kajian khusus membahas strategi pemerintah melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Kami akan membentuk tim pengkaji khusus terkait dengan Papua untuk memastikan bahwa perubahan pendekatan yang sedang dilakukan oleh pemerintah akan membawa perubahan signifikan baik untuk keamanan di Papua maupun kesejahteraan rakyat Papua” ujar Andi.

Dalam kesempatan itu, Andi juga menyampaikan bahwa Lemhannas akan fokus menjalankan lima kajian yaitu ekonomi biru, ekonomi hijau, transformasi digital, ketahanan IKN, dan juga konsolidasi demokrasi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/21053311/wapres-minta-lemhanas-buat-kajian-penerapan-pendekatan-kesejahteraan-untuk

Terkini Lainnya

Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Nasional
Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Nasional
Politikus PDI-P: Kalau 'Gentle' sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

Politikus PDI-P: Kalau "Gentle" sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

Nasional
Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Nasional
Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Nasional
Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Nasional
Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Nasional
Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Nasional
Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Nasional
Airlangga Ungkap Terjadi 'Shifting' Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Airlangga Ungkap Terjadi "Shifting" Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Nasional
Kritik Proses Pemeriksaan Hasto dan Staf oleh KPK, DPD PDI-P: Tidak Adil dan Sewenang-wenang

Kritik Proses Pemeriksaan Hasto dan Staf oleh KPK, DPD PDI-P: Tidak Adil dan Sewenang-wenang

Nasional
Anggap KPK Tidak Tepat Sita Ponsel Hasto, Politikus PDI-P: Ini Bukan Tangkap Tangan

Anggap KPK Tidak Tepat Sita Ponsel Hasto, Politikus PDI-P: Ini Bukan Tangkap Tangan

Nasional
Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke