Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakamla Amankan Sepucuk Senjata Rakitan Ilegal di Teluk Dalam Ambon

Kompas.com - 01/04/2022, 11:33 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Personel Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengamankan satu pucuk senjata api rakitan ilegal di sebuah kapal yang sedang berlabuh di Perairan Teluk Dalam Ambon, Maluku, pada 23 Maret 2022.

Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia menjelaskan, temuan ini bermula dari informasi masyarakat tentang adanya kegiatan mencurigakan di kapal-kapal eks asing yang sedang lego jangkar.

Selanjutnya, Kapal Negara (KN) Ular Laut 405 yang sedang melaksanakan Operasi Gada Nusantara VIII Tahun 2022 menurunkan Tim Visit Board Search and Seizure (VBSS) untuk memeriksa kapal-kapal yang sedang berlabuh tersebut.

“Setelah itu, VBSS memeriksa kapal, (ada) tas itu kita buka kita temukan pistol rakitan berisikan dua butir peluru,” kata Aan di Markas Bakamla, Jakarta, Jumat (1/4/2022).

Baca juga: Bakamla Jadi Koordinator Keamanan dan Penegakkan Hukum Laut, Bisa Periksa Kapal hingga Pulau Buatan

Aan menjelaskan, Tim VBSS selanjutnya mengintensifkan pencarian. Namun, tidak menemukan benda lain yang mencurigakan. Kemudian tim mengamankan barang bukti untuk dilaporkan ke komando atas.

Aan menjelaskan, penemuan senjata rakitan ini merupakan pengembangan dari penemuan senjata api di Manado, Sulawesi Utara, pada Januari 2022.

Pada temuan pertama, petugas mengamankan dua pelaku hasil kerja sama Bakamla dan Bareskrim Polri.

Masing-masing pelaku bertindak sebagai kurir dan penerima senjata. Adapun senjata yang disita yakni satu pucuk senjata api jenis ranger buatan Austin Texas, Amerika Serikat dengan 6 butir peluru.

“Untuk kejadian ini karena di laut, nah ini Bakamla yang berperan menangkap ini, tapi lalu kita berkoordinasi dengan Bareskrim,” katanya.

Baca juga: Jokowi Terbitkan PP Kuatkan Bakamla Koordinator Keamanan Laut, Ini Respons KSAL

Atas peristiwa penangkapan ini, Aan mengingatkan pentingnya aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan di laut.

“Ini tentu menjadi sinyal bagi para aparat penegak hukum di laut untuk lebih meningkatkan pengamatan selama patroli di laut karena laut menjadi jalur favorit dengan menggunakan kapal sebagai sarana penyelundupan, khususnya juga senjata selain narkoba dan barang lainnya,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com