Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Rapim Bakamla, Laksdya Aan Kurnia Ingatkan Ulang Pesan Jokowi

Kompas.com - 07/03/2022, 11:25 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya Aan Kurnia memimpin Rapim Bakamla Tahun 2022 di Markas Bakamla, Jakarta, Senin (7/3/2022).

Dalam agenda yang turut dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD ini, Aan kembali mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo tentang kedisiplinan.

“Saya instruksikan kepada seluruh jajaran Bakamla RI untuk meningkatkan kedisiplinan dan menjadi contoh baik bagi lingkungan sekitar di mana pun kalian berada, baik di tempat tinggal maupun di lingkungan sekitar kantor,” kata Aan, Senin.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengingatkan jajaran TNI dan Polri untuk meningkatkan faktor kedisiplinannya dalam Rapim TNI-Polri beberapa waktu lalu.

Baca juga: Puluhan Personel Bakamla Zona Maritim Tengah Digembleng Latihan Bertahan Hidup di Laut

Selain itu, Aan juga menekankan empat poin penting bagi satuan kerja di lingkungan Bakamla. 

“Pertama, direktif Presiden yang disampaikan pada Rapim TNI/Polri. Kedua outcome dan evaluasi kinerja 2021. Tiga, situasi eksternal Bakamla terkait political will pimpinan, dan isu keamanan laut dan sasaran penekanan arah kebijakan dan rencana pokok,” kata perwira tinggi TNI AL bintang tiga itu.

Terkait hal itu, Aan pun menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan kedisiplinan sebagaimana perintah presiden.

Selain itu, Aan juga mengatakan bahwa keamanan laut merupakan bagian dari keamanan nasional yang sangt dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat global, regional, maupun nasional.

Baca juga: Bakamla Usulkan Pembangunan Karang Singa untuk Kawal Batas Negara

Dalam tantangan global, saat ini konflik Rusia dan Ukraina, pandemi Covid-19, perubahan iklim, dan masalah klasik dalam penggunaan senjata pemusnah massal.

Dalam tatanan regional berupa konflik di Laut Natuna Utara, dinamika geopolitik, hingga sengketa batas wilayah.

Sedangkan di nasional meliputi kebijakan pembatasan ekspor minerba hingga penyiapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

“Menghadapi perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional serta isu-isu keamanan maritim tersebut, saya menetapkan sasaran dan arahan kebijakan tahun 2022 untuk menjadi pelaksana setiap satuan kerja,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com