Kompas.com - 23/03/2022, 20:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono angkat bicara soal Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia (PKKPH).

Lewat PP ini, posisi Badan Keamanan Laut (Bakamla) makin kuat sebagai koordinator institusi dalam menangani pelanggaran hukum di perairan Indonesia

Yudo mengatakan, dengan terbitnya aturan tersebut diharapkan Bakamla makin intensif dalam menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain terkait pengamanan laut.

“Sekarang ini sebetulnya sudah terjalin komunikasi, koordinasi, antar seluruh komponen penegak hukum di laut ini sudah berkoordinasi. Mungkin dengan adanya PP ini lebih diatur lagi, diintensifkan lagi,” kata Yudo di Markas Besar TNI Angkatan Laut, Jakarta, Rabu (23/3/2022).

Baca juga: Kepala Bakamla Temui Panglima TNI Lapor Penerbitan PP Nomor 13 Tahun 2022

Yudo menjelaskan, sejauh ini TNI AL telah memiliki payung hukum dalam melaksanakan penegakan hukum di laut.

Antara lain, aturan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menurut Yudo, dengan adanya PP tersebut, penegakan hukum di laut oleh TNI AL tetap sesuai dengan payung hukum sebelumnya.

“Pelaksanaannya, praktiknya di lapangan ini baru kita berkoordinasi antar seluruh komponen tadi. Ya mungkin nanti leading sector-nya Bakamla,” imbuh Yudo.

Baca juga: Jokowi Teken PP, Bakamla Jadi Koordinator Keamanan Laut Indonesia

Diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat mengenai PP PKKPH di perairan dan yurisdiksi laut nasional Indonesia.

Rapat ini membahas mengenai PP PKKPH yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 11 Maret 2022.

Luhut bilang, dengan ditandatanganinya PP ini, maka peran Bakamla dalam menegakkan hukum di perairan yurisdiksi Indonesia semakin jelas.

“PP sudah keluar dan intinya sekarang kita laksanakan dan amankan amanat dari Presiden RI. Bakamla akan menjadi koordinator institusi terkait pelanggaran hukum yang terjadi di perairan Indonesia,” ucap dia dalam keterangan tertulis, Jumat (18/3/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Pastikan Bakal Terima Safari Politik Puan Sabtu Ini

Airlangga Pastikan Bakal Terima Safari Politik Puan Sabtu Ini

Nasional
Fadli Zon Dorong Kapolda Jatim Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan yang Tewaskan Ratusan Orang

Fadli Zon Dorong Kapolda Jatim Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan yang Tewaskan Ratusan Orang

Nasional
Nasdem Usung Anies, PKS Sebut Rencana Koalisi dengan Nasdem dan Demokrat Jadi 82 Persen

Nasdem Usung Anies, PKS Sebut Rencana Koalisi dengan Nasdem dan Demokrat Jadi 82 Persen

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Aremania Turun ke Lapangan untuk Semangati Pemain

Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Aremania Turun ke Lapangan untuk Semangati Pemain

Nasional
Sederet Pernyataan Terbaru Ferdy Sambo: Minta Maaf ke Keluarga Brigadir J hingga Sebut Istrinya Korban

Sederet Pernyataan Terbaru Ferdy Sambo: Minta Maaf ke Keluarga Brigadir J hingga Sebut Istrinya Korban

Nasional
Jokowi Resmikan Revitalisasi Fasilitas Bandara Halim Perdanakusuma

Jokowi Resmikan Revitalisasi Fasilitas Bandara Halim Perdanakusuma

Nasional
HUT Ke-77, TNI Masih Punya 3 Pekerjaan Rumah yang Harus Dibenahi

HUT Ke-77, TNI Masih Punya 3 Pekerjaan Rumah yang Harus Dibenahi

Nasional
Fadli Zon Ungkap Reaksi Ketua DPR Inggris soal Tragedi Kanjuruhan: Sangat Tragis!

Fadli Zon Ungkap Reaksi Ketua DPR Inggris soal Tragedi Kanjuruhan: Sangat Tragis!

Nasional
Sebut Bunuh Brigadir J karena Emosional, Sambo: Hati Saya Sesak sebagai Suami

Sebut Bunuh Brigadir J karena Emosional, Sambo: Hati Saya Sesak sebagai Suami

Nasional
Fadli Zon Sebut Gerindra dan Prabowo Sudah Lama Dekat dengan Ridwan Kamil

Fadli Zon Sebut Gerindra dan Prabowo Sudah Lama Dekat dengan Ridwan Kamil

Nasional
Kondisi Korban Luka Tragedi Kanjuruhan: Patah Tulang dan Baru Bisa Buka Mata Setelah 2 Hari

Kondisi Korban Luka Tragedi Kanjuruhan: Patah Tulang dan Baru Bisa Buka Mata Setelah 2 Hari

Nasional
PKS Sarankan Nama di Luar Internal untuk Dampingi Anies: AHY, Khofifah, dan Ganjar

PKS Sarankan Nama di Luar Internal untuk Dampingi Anies: AHY, Khofifah, dan Ganjar

Nasional
MIND ID Sabet Sederet Penghargaan Tertinggi Sektor Energi dan Minerba

MIND ID Sabet Sederet Penghargaan Tertinggi Sektor Energi dan Minerba

Nasional
Pakar: Walau Status Pandemi Berubah Jadi Endemi, Kita Harus Tetap Waspada

Pakar: Walau Status Pandemi Berubah Jadi Endemi, Kita Harus Tetap Waspada

Nasional
Jokowi: Saya Minta TGIPF Ungkap Hasil Penelusuran Tragedi Kanjuruhan Secepatnya

Jokowi: Saya Minta TGIPF Ungkap Hasil Penelusuran Tragedi Kanjuruhan Secepatnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.