Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Harap Semua Desa dan Kelurahan di Indonesia Terjangkau Internet Tahun 2023

Kompas.com - 28/03/2022, 13:03 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap, 83.000 desa dan kelurahan sudah dapat terjangkau internet pada tahun 2023.

Ma'ruf mengeklaim, pemerintah konsisten untuk terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital guna mengurangi kesenjangan digital.

"Sekarang memang Kominfo sedang terus bergiat. Diharapkan pada tahun 2023 nanti, 83.000 desa/kelurahan di seluruh Indonesia telah terjangkau internet," kata Ma'ruf saat meluncurkan aplikasi Lapak Abah-Ojek Desa dan Santri Digitalpreneur di Purwakarta, Senin (28/3/2022), dikutip dari keterangan video.

Ma'ruf mengatakan, marketplace Lapak Abah yang hanya menjual produk-produk dalam negeri serta aplikasi Ojek Desa yang menyediakan transportasi online untuk membantu aktivitas perekonomian di pedesaan adalah terbosan untuk memperluas pasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa.

Baca juga: KPU Belum Pertimbangkan E-Voting pada Pemilu 2024 karena Masalah Akses Internet hingga Kepercayaan Publik

Menurut dia, dengan kemajuan teknologi, pemasaran produk-produk unggul di Purwakarta dapat menjangkau pasar lokal, nasional, bahkan global.

Namun, Ma'ruf juga mengakui bahwa belum meratanya jangkauan internet adalah kendala yang harus segera diatasi.

"Karena kebutuhan untuk terkoneksi secara digital pada kehidupan kita saat ini tidak dapat ditawar lagi. Bangsa kita tidak akan memasuki era teknologi yang lebih maju selama masih ada daerah yang belum terkoneksi," ujar Ma'ruf.

Oleh karena itu, ia menekankan, pemerintah terus memfasilitasi program digitalisasi dengan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, di samping menyediakan program pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia.

Ma'ruf juga berpesan agar masyarakat harus dapat beradaptasi dan berinovasi di tengah disrupsi yang terjadi akibat digitalisasi.

Baca juga: 17,5 juta Pelaku UMKM Masuk ke Digital Selama Pandemi, Jokowi: ini Belum Cukup

"Digitalisasi diharapkan akan semakin menggugah inovasi dan melahirkan businesss model yang beragam sehingga menumbuhkan berbagai aktivitas ekonomi di tengah kendala-kendala tradisional seperti kendala geografis," kata Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com