Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Analisis Medsos soal Penundaan Pemilu, Drone Emprit: Tidak Ada Pro-kontra, Semua Kontra

Kompas.com - 17/03/2022, 23:19 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menemukan fakta kontradiktif dengan klaim sejumlah elite politik soal dukungan publik tentang penundaan pemilu dari "big data".

Sebelumnya, klaim ini dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar pada 23 Februari 2022 lalu, disusul Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini.

Muhaimin mengeklaim ada 100 juta orang mendukung wacana tersebut, sedangkan Luhut menyebut jumlahnya mencapai 110 juta, berdasarkan "big data" yang hingga sekarang tak pernah dibuka.

Baca juga: Penundaan Pemilu Dinilai Bisa Munculkan Pembangkangan Rakyat

Hasil social network analysis dari media sosial yang dilakukan Drone Emprit sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2022, percakapan di jagat maya didominasi oleh pandangan kontra atas wacana menunda pemilu.

"Hanya ada 1 klaster. Tidak ada namanya pro dan kontra. Semuanya kontra," kata Fahmi dalam diskusi bersama sejumlah peneliti dari lembaga survei dan analisis data di Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Pandangan kontra itu pun berasal dari semua kalangan. Termasuk di antaranya akun-akun yang biasa mendukung pemerintah, akun-akun milik akademisi, hingga akun-akun yang biasa beroposisi dengan pemerintah.

"Terus ada buzzer-buzzer yang selama ini mendukung Pak Jokowi, semuanya juga kontra," kata Fahmi.

Temuan Drone Emprit senada dengan temuan sejumlah lembaga survei.

Data Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), misalnya, menemukan bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ditolak oleh lebih dari 80 persen responden.

Para penolak wacana tersebut datang dari berbagai kalangan, termasuk para pemilih Jokowi pada pemilu sebelumnya maupun kalangan yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan saat ini.

Klaim 100-110 juta orang mendukung pemilu ditunda berdasarkan "big data" pun dipertanyakan.

Sejak 1 Januari 2022 hingga 16 Maret 2022, total hanya 98.595 percakapan tentang penundaan pemilu yang dapat dihimpun Drone Emprit.

Padahal, 1 akun di media sosial bisa melakukan lebih lebih dari 1 percakapan.

Baca juga: Drone Emprit: Isu Penundaan Pemilu Baru Ramai di Medsos Usai Klaim Big Data

Itu pun, perbincangan baru marak justru setelah Cak Imin melontarkan klaim soal "big data" pada 23 Februari 2022.

"Di Twitter, hanya 68.000-an dari 23.644 akun Twitter, baik (yang dioperasikan) manusia maupun bot. Tweet aslinya tidak sebanyak itu karena jumlah retweet juga sudah kita hitung," kata Fahmi.

"Sudah dimark-up pun susah dapat 100 juta, apalagi 110 juta," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com