Drone Emprit: Isu Penundaan Pemilu Baru Ramai di Medsos Usai Klaim "Big Data"

JAKARTA, KOMPAS.com - Klaim sejumlah elite politik soal ratusan juta dukungan menunda pemilu dari "big data" diragukan.

Klaim ini pertama kali dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar pada 23 Februari 2022 lalu.

Cak Imin, sapaan akrabnya, menyebut sudah ada 100 juta orang yang mendukung wacana tersebut berdasarkan "big data".

Analisis yang dilakukan oleh Drone Emprit menunjukkan bahwa hal tersebut nyaris mustahil.

"Dari 1 Januari hingga 23 Februari, kecil sekali pembicaraannya. Padahal, 23 Februari itu Cak Imin sudah bilang ada 100 juta orang (mendukung pemilu ditunda), itu data dari mana?" kata pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, dalam diskusi bersama sejumlah peneliti dari lembaga survei dan analisis data di Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Baca juga: Ilusi Klaim Big Data Luhut dan Cak Imin soal Masyarakat Inginkan Pemilu Ditunda...

Hasil penelusuran Drone Emprit, perbincangan di media sosial tentang penundaan pemilu justru baru marak setelah klaim "big data" dari Cak Imin menghiasi pemberitaan.

Itu pun, perbincangan didominasi oleh penolakan atas wacana itu.

"Perbincangan tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan jabatan presiden 3 periode sangat tinggi baru pada akhir Februari hingga awal Maret. Puncak pembahasan terjadi pada 2 Maret dengan lebih dari 6.000 mentions, didorong tingginya penolakan warganet atas 2 wacana tersebut," jelas Fahmi.

Baca juga: Pendukung Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Harus Dicatat, Ahli Tata Negara UGM: Teroris Konstitusi

Pun, dalam kurun 1 Januari 2022 hingga 16 Maret 2022, total hanya 98.595 percakapan tentang penundaan pemilu yang dapat dihimpun Drone Emprit.

Padahal, 1 akun di media sosial bisa melakukan lebih lebih dari 1 percakapan.

"Di Twitter, hanya 68.000-an dari 23.644 akun Twitter, baik (yang dioperasikan) manusia maupun bot. Tweet aslinya tidak sebanyak itu karena jumlah retweet juga sudah kita hitung," kata Fahmi.

Baca juga: Luhut Sang Menteri Segala Urusan dari Investasi sampai Pemilu, Ini 15 Peran Sentralnya

"Sudah mark-up pun susah dapat 100 juta, apalagi 110 juta," lanjutnya.

Fahmi memperkirakan bahwa isu ini masih akan banyak diperbincangkan di media sosial setelah baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melontarkan klaim sejenis dengan Cak Imin.

Luhut bahkan mengeklaim jumlah dukungan menunda pemilu dari "big data" mencapai 110 juta, bertambah 10 juta dari klaim Cak Imin.