Kompas.com - 17/03/2022, 22:37 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahaya yang akan dihadapi jika Pemilu 2024 ditunda.

Ia mengatakan, presiden hingga anggota DPR yang menjabat lebih dari masa jabatannya karena penundaan pemilu tak memiliki legitimasi atau keabsahan atas jabatan yang diemban.

Hal itu berisiko memunculkan pembangkangan oleh rakyat karena jabatan pemimpin serta wakil rakyat tak memiliki legitimasi.

"Ini bahaya, implikasi penundaan karena pejabat publik menjadi tidak punya legitimasi untuk melanjutkan kekuasaan dan kita, rakyat berhak melakukan pembangkangan kalau mereka memperpanjang masa kekuasaan bukan lewat pemilu. Itu bahaya utamanya," kata Burhanuddin dalam diskusi Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia, Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Baca juga: Klaim 110 Juta Dukungan Tunda Pemilu dari Big Data, Luhut Ditantang Buktikan 3 Hal Ini

Ia menjelaskan, pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk warga negara menjadi pejabat publik.

Pemilu merupakan mandat yang dimiliki oleh rakyat untuk memilih pejabat yang mereka inginkan. Dengan demikian, seorang pejabat publik terpilih karena ada mandat rakyat lewat pemilu.

"Kalau misal pemilu ditunda, pertanyaannya, apa yang membuat kita harus taat sama pemimpin kalau mereka terpilih bukan lewat mekanisme pemilihan tapi karena menunda pemilu?," ujar Burhanuddin.

Untuk diketahui, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan habis pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Sementara untuk DPR RI, masa jabatan akan habis per 1 Okotber 2024 mendatang.

"Ketika masa jabatan Jokowi habis, detik itu juga Jokowi tidak punya legitimasi untuk melanjutkan jabatannya. Detik itu setelah habis masa jabatan, detik itu juga dia kehilangan legitimasi," kata Burhanuddin.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini juga sempat menyoroti akibat yang terjadi bila wacana penundaan Pemilu 2024 yang saat ini digaungkan beberapa elite politik dan pemerintahan terealisasi.

Ia mengatakan, bila wacana penundaan Pemilu 2024 ini berhasil digolkan, maka para penggagasnya tidak akan berhenti pada penundaan pemilu saja.

Baca juga: Perludem: Penundaan Pemilu Lebih Tepat Disebut Penggagalan Pemilu

Akan muncul sikap-sikap politik baru yang berupaya untuk mengubah tatanan yang telah diatur melalui konstitusi.

"Akan ada sikap politik baru, yakni misalnya pilpres (pemilihan presiden) tidak perlu langsung, kemudian pilkada tidak perlu langsung, kemudian masa jabatan tidak cukup lima tahun, maka dibuat tujuh tahun, 10 tahun, kemudian bisa saja periodisasi (jabatan) jangan hanya dua periode, tapi tambah tiga periode," kata Titi.

Adapun wacana menunda Pemilu 2024 dikemukakan oleh tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Baca juga: KPU Harap DPR dan Pemerintah Segera Bahas Anggaran dan Tahapan Pemilu 2024

Sementara, partai lainnya yakni PDI-P, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan, tegas menolak wacana itu.

Belakangan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemili 2024 ditunda.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Makna Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945

Makna Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945

Nasional
Tanggal 2 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
PDI-P Desak Jokowi Tinggalkan Relawan yang Minta Serang Oposisi: Menakutkan...

PDI-P Desak Jokowi Tinggalkan Relawan yang Minta Serang Oposisi: Menakutkan...

Nasional
Pengacara Tegaskan Eks KSAU Agus Supriatna Tak Terima Uang Korupsi Helikopter AW-101

Pengacara Tegaskan Eks KSAU Agus Supriatna Tak Terima Uang Korupsi Helikopter AW-101

Nasional
Ismail Bolong Tak Hadiri Panggilan Kedua Bareskrim, Alasannya Stres

Ismail Bolong Tak Hadiri Panggilan Kedua Bareskrim, Alasannya Stres

Nasional
Pengamat: Jokowi dan Relawan Sudah 'Fight', tetapi Ganjar-nya Ngeles

Pengamat: Jokowi dan Relawan Sudah "Fight", tetapi Ganjar-nya Ngeles

Nasional
KY Akan Tempuh Proses Etik Terkait Hakim Agung Gazalba Saleh

KY Akan Tempuh Proses Etik Terkait Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Bareskrim: Pelaku Utama Kasus Tambang Ilegal di Kaltim Sudah Ditangkap

Bareskrim: Pelaku Utama Kasus Tambang Ilegal di Kaltim Sudah Ditangkap

Nasional
UPDATE 29 November: Kasus Covid-19 Bertambah 5.766 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.659.235

UPDATE 29 November: Kasus Covid-19 Bertambah 5.766 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.659.235

Nasional
BERITA FOTO: Berita Acara Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

BERITA FOTO: Berita Acara Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Nasional
Pengamat Sebut Kogabwilhan Masih Belum Optimal

Pengamat Sebut Kogabwilhan Masih Belum Optimal

Nasional
Survei Charta Politika, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Pusat 69,5 Persen

Survei Charta Politika, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Pusat 69,5 Persen

Nasional
'Chemistry' Dianggap Jadi Faktor Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI

"Chemistry" Dianggap Jadi Faktor Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI

Nasional
Komisi I DPR Setujui Perjanjian Singapura-RI soal FIR dan DCA yang Sempat Tuai Kritik

Komisi I DPR Setujui Perjanjian Singapura-RI soal FIR dan DCA yang Sempat Tuai Kritik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.