Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Siap Masuk Kabinet, Nama Calon Menterinya Diserahkan ke Ketum

Kompas.com - 11/03/2022, 10:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengaku mendapatkan informasi, partainya akan memperoleh kursi menteri dan wakil menteri, apabila benar terjadi reshuffle atau perombakan kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada akhir Maret 2022.

Dia menegaskan, partainya telah siap jika Presiden Jokowi memberikan kepercayaan kepada PAN untuk masuk kabinet.

"Iya, sangat siap. Tapi internal PAN sepakat menyerahkan itu kepada (ketua umum) ketum (Zulkifli Hasan). Ketum yang akan mengusulkan ke presiden," kata Bima melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (11/3/2022).

Baca juga: Bima Arya: PAN Akan Dapat Kursi Menteri dan Wakil Menteri jika Ada Reshuffle

Wali Kota Bogor itu kemudian menilai kesiapan tersebut karena berkaca pada internal PAN sendiri.

Menurut dia, banyak kader di PAN yang dinilai siap untuk mengisi kursi menteri atau pun wakil menteri dalam kabinet pemerintahan.

"PAN banyak kader yang mumpuni," ujarnya.

Lebih lanjut, Bima juga menjawab ketika ditanya soal siapa sosok kader PAN yang akan masuk ke kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Soal PAN Dikabarkan Masuk Kabinet, PKB: Yang Penting Performa Kabinet Lebih Bagus

Soal itu, kata dia, akan diserahkan kembali kepada Presiden Jokowi. PAN disebut enggan mengganggu wewenang Presiden Jokowi dalam memutuskan sosok maupun tanggal pelaksanaan reshuffle.

Ia mengaku, belum ada informasi di internal tentang siapa kader PAN yang akan masuk dalam kabinet Jokowi.

"Belum ada, kami menghormati hak prerogatif presiden," tegas Bima.

Sebelumnya diberitakan, isu reshuffle kembali mengemuka usai kabar pertemuan Zulkifli Hasan dengan Jokowi.

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Mayoritas Pemilih PKB-PAN-Golkar Tolak Pemilu Ditunda

Zulhas, sapaan akrab Zulkifli membantah dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas reshuffle.

"Tidak betul," ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (7/3/2022).

Wakil ketua MPR itu menegaskan, partainya tidak ikut campur dalam rencana reshuffle kabinet. Ia mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden, bukan menjadi domain PAN.

"(Reshuffle) menteri sepenuhnya hak presiden, bukan domain PAN," kata Zulhas.

Baca juga: Disebut Bakal Masuk Kabinet, PAN: Kami Tidak Tahu dan Tidak Dengar

PAN telah menyatakan diri mendukung pemerintahan Jokowi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN pada 31 Agustus 2021. Namun, hingga kini, PAN tidak kunjung mendapatkan posisi di Kabinet Indonesia Maju.

Adapun isu masuknya PAN ke kabinet pertama kali disuarakan oleh politisi PKB Luqman Hakim.

Luqman mengatakan, jika reshuffle terjadi pada akhir Maret 2022, maka PAN akan mendapatkan satu kursi menteri plus wakil menteri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com