Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Bakal Masuk Kabinet, PAN: Kami Tidak Tahu dan Tidak Dengar

Kompas.com - 09/03/2022, 12:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) diisukan akan merapat ke kabinet Indonesia Maju Jilid II atau pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Isu tersebut mengemuka seiring dengan berhembusnya kabar perombakan kabinet pada akhir Maret 2022.

Kabar itu berhembus setelah PAN mengaku mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.

Lalu apa respons PAN terkait pemberitaan tersebut?

Baca juga: PAN Dikabarkan Bakal Masuk ke Kabinet, Pengamat Sebut Reshuffle di Era Jokowi Masih Bersifat Politis

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengaku, partainya bahkan tidak mengetahui apa pun pemberitaan terkait isu tersebut.

"Kami tidak mengetahui dan mendengar berita tersebut," kata Yoga melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (9/3/2022).

Juru Bicara PAN itu kembali mengatakan hal yang sama ketika ditanya apakah ada komunikasi dari Istana untuk mengajak PAN masuk dalam kabinet.

Yoga menegaskan, PAN sama sekali tidak mengetahui dan mendengar kabar tersebut.

Baca juga: Jatah Menteri untuk PAN Dinilai Berpotensi Goyahkan Koalisi Jokowi

Ketika ditanya apakah PAN mengetahui suara-suara dari politisi PKB Luqman Hakim bahwa reshuffle akan mengakomodasi kursi menteri dan wakil menteri bagi PAN. Nada serupa juga disampaikan oleh Yoga.

"Kami tidak mengetahui dan mendengar berita tersebut," tulis Yoga.

Sebelumnya, Luqman Hakim mengaku mendapat informasi bahwa Presiden Jokowi akan merombak kabinet pada akhir Maret 2022.

Luqman menuturkan, dalam reshuffle (perombakan) nanti PAN akan mendapat jatah satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri.

"Kalau kabar-kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini. PAN dapat satu menteri plus satu wamen," kata Luqman kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).

Baca juga: Harap Cemas PAN di Tengah Timbul Tenggelam Isu Reshuffle Kabinet Jokowi

Di samping itu, ia juga menyebutkan, ada partai politik yang tergabung dalam koalisi bakal dikurangi kursi menterinya.

Isu reshuffle kembali berhembus setelah beredar kabar bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo pada pekan lalu untuk membahas perombakan kabinet.

Zulkifli membantah dirinya bertemu dengan Jokowi. Ia pun mengeklaim partainya tidak mengharapkan kursi di kabinet karena reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com