Bima Arya: PAN Akan Dapat Kursi Menteri dan Wakil Menteri jika Ada Reshuffle

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyatakan, partainya akan mendapatkan satu kursi menteri dan wakil menteri jika betul terjadi perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.

Isu reshuffle kembali hangat diperbincangkan setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dikabarkan bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Informasinya begitu (PAN dapat kursi menteri dan wakil menteri)," kata Bima melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (11/3/2022).

Baca juga: Surya Paloh: Sejauh Presiden Anggap Roda Pemerintahan Berjalan Efektif, Saya Tak Yakin Ada Reshuffle

Menurut Bima, PAN bersepakat untuk menyerahkan kepada Zulkifli Hasan wewenang menentukan siapa kader partai itu yang diajukan jadi menteri dan wakil menteri kepada Presiden Jokowi

"Internal PAN sepakat menyerahkan itu kepada ketum (ketua umum). Ketum yang akan mengusulkan ke Presiden," ujar Bima.

Isu reshuffle kembali mengemuka usai beredar kabar tentang pertemuan Zulkifli Hasan dengan Jokowi. Namun Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, membantah dirinya membahas soal reshuffle saat bertemu Presiden Jokowi.

"Tidak betul," ujar Zulhas saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin lalu.

Wakil ketua MPR itu menegaskan, partainya tidak ikut campur dalam rencana reshuffle kabinet. Ia mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden, bukan menjadi domain PAN.

Baca juga: Harap Cemas PAN di Tengah Timbul Tenggelam Isu Reshuffle Kabinet Jokowi

"(Reshuffle) menteri sepenuhnya hak presiden, bukan domain PAN," kata Zulhas.

PAN telah menyatakan diri mendukung pemerintahan Jokowi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN pada 31 Agustus 2021. Namun, hingga kini, PAN tidak kunjung mendapatkan posisi di Kabinet Inodnesia Maju.

Isu masuknya PAN ke kabinet pertama kali disuarakan politisi PKB, Luqman Hakim. Luqman mengatakan, jika reshuffle terjadi pada akhir Maret 2022, PAN akan mendapatkan satu kursi menteri plus wakil menteri.