Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Sebut Covid-19 di RI Jangan Sampai Jadi Endemi atau Epidemi

Kompas.com - 23/02/2022, 08:19 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan situasi penyebaran Covid-19 atau SARS-CoV-2 harusnya dikendalikan, bukan malah diarahkan kepada kondisi endemi atau epidemi. Sebab menurut dia kondisi endemi atau epidemi sangat berbahaya bagi masyarakat.

"Jangan diarahkan ke endemi, karena endemi itu serius, berbahaya. Endemi itu harus dihindari semaksimal mungkin. Kalau memang ini (Covid-19) harus ada dalam kehidupan manusia, jangan di Indonesia. Biar saja di negara lain," kata Dicky kepada Kompas.com, Rabu (23/2/2022).

Menurut Dicky, walaupun Covid-19 di masa mendatang kemungkinan besar akan menjadi bagian dari kehidupan manusia tetapi tetap harus terkendali.

"Strategi negara dunia dalam pengendalian Covid-19 ini bukan mengarah ke kondisi endemi, tapi harus ke arah terkendali atau yang disebut sporadis," ucap Dicky.

Yang dimaksud terkendali oleh Dicky adalah kasus Covid-19 itu bisa mendadak muncul atau hilang dalam jangka waktu tertentu.

Baca juga: Indonesia Siapkan Transisi Pandemi Covid-19 Jadi Endemi, Vaksinasi Booster Digencarkan

Endemi adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat. Endemi merupakan keadaan atau kemunculan suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut biasa ada di dalam suatu populasi atau area geografis tertentu. Contohnya endemi di Indonesia adalah penyakit malaria dan demam berdarah dengue (DBD).

Sedangkan epidemi adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Peningkatan angka penyakit di atas normal yang biasanya terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu di area geografis tertentu. Contoh penyakit yang pernah menjadi epidemi adalah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo (DRC) pada 2019, Avian Influenza/flu burung (H5N1) di Indonesia pada 2012, dan SARS di 2003.

Jika pada suatu saat nanti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencabut status pandemi Covid-19, menurut Dicky seluruh daerah di Indonesia kemungkinan akan terbagi menjadi 3 kategori.

Baca juga: Siapkan Transisi Endemi, Ini Indikator yang Digunakan Pemerintah

Nantinya, lanjut Dicky, akan ada daerah di Indonesia yang mengalami epidemi. Artinya di daerah itu akan mengalami lonjakan kecil kasus infeksi dengan beragam pemicu, misalnya karena cakupan vaksinasi yang lemah atau buruk.

Lalu kedua ada daerah-daerah yang akan mengalami endemi. Yakni ada kemunculan kasus infeksi tetapi dengan jumlah yang statis.

Bahkan di daerah-daerah yang kemungkinan mengalami endemi akan muncul pasien yang dirawat di rumah sakit atau mungkin ada juga yang meninggal.

"Endemi itu bukan berarti nol kasus tapi ada terus, itu biasanya disepakati angkanya misalnya 10 orang per 1 juta dan sebagainya," ucap Dicky.

Kondisi terakhir yang menurut Dicky harus dituju oleh pemerintah adalah sporadis atau terkendali.

"Jadi kita harus mengendalikan penyakit menular itu, bukan meng-endemi-kan, bukan menge-epidemi-kan, tapi mengendalikan semaksimal mungkin. Jadi itu yang harus dituju pemerintah. Bukan menuju kondisi endemi, tapi programnya kondisi terkendalinya Covid-19," lanjut Dicky.

Baca juga: Luhut: Indonesia Tak Perlu Latah Ikut-ikutan Transisi ke Kondisi Endemi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, proses yang akan diambil dilakukan secara bertahap dan berlanjut. Menurut dia, pemerintah tidak bakal buru-buru menetapkan masa transisi endemi Covid-19.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com