DPR Bentuk Panja Penyelamatan Garuda Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Garuda Indonesia sebagai bentuk dukungan politik agar maskapai Garuda Indonesia dapat tetap bertahan.

"Kita ingin Garuda Indonesia sebagai national flag carrier kita untuk bisa tetap mengudara, untuk bisa terbang, sebagai maskapai kebanggaan nasional kita," kata Ketua Panja Penyelamatan Garuda Indonesia, Martin Manurung, dikutip dari siaran pers, Rabu (17/2/2022).

Martin mengatakan, pembentukan panja merupakan tindak lanjut dari tiga rapat kerja yang sudah dilakukan Komisi VI DPR bersama Kementerian BUMN dan jajaran direksi Garuda Indonesia.

Politikus Partai Nasdem itu menuturkan, panja ini nantinya tidak hanya mendalami permasalahan manajemen di tubuh Garuda, tetapi juga mendalami opsi-opsi penyelamatan yang ditawarkan oleh pemerintah.

Baca juga: Kejagung Periksa Dirut PT GMF Aero Asia Terkait Dugaan Korupsi di Tubuh Garuda

"Panja akan memberikan rekomendasi yang diputuskan dalam raker terkait denga opsi-opsi yang tersedia untuk penyelamatan Garuda," kata Martin saat dihubungi Kompas.com.

Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi VI DPR itu mengaku belum bisa menyampaikan banyak hal terkait opsi-opsi yang akan dibahas, mengingat Garuda masih dalam proses negosiasi dengan para lessor.

"Memang masih banyak informasi-informasi yang masih belum bisa kami sampaikan kepada publik, karena terkait dengan proses negosiasi yang sekarang masih berlangsung," ujar dia.

Adapun Panja Penyelamatan Garuda telah melakukan rapat perdana besama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra pada Rabu kemarin yang digelar secara tertutup.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyambut positif pembentukan panja penyelamatan Garuda Indonesia.

Ia bilang, hal itu merupakan bentuk dukungan konkret dari DPR dalam mengawal proses penyehatan maskapai pelat merah tersebut.

Baca juga: 4 Mantan Komisaris Garuda Diperiksa dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat

"Panja merupakan komitmen dan tindaklanjut dari pembahasan sejumlah rapat kerja maupun rapat dengar pendapat yang telah beberapa kali dilakukan antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu.

Dia menilai dukungan politik dari Komisi VI DPR RI sangat penting bagi Kementerian BUMN dalam menyehatkan kembali kinerja Garuda Indonesia.

Erick memastikan, Kementerian BUMN bersama Komisi VI DPR RI akan terus bersinergi dalam mencari jalan keluar atas persoalan yang dialami maskapai milik negara itu.