Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Menanjak, Pemerintah Diminta Evaluasi Menyeluruh Penanganan Pandemi

Kompas.com - 05/02/2022, 09:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, meminta pemerintah mengevaluasi penanganan pandemi Covid-19 secara menyeluruh seiring dengan terus bertambahnya kasus harian Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir.

"Varian Omicron sudah melonjak, sehingga sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh," kata Rahmad dalam siaran pers, Sabtu (5/2/2022).

Politikus PDI-P itu mendukung perintahan Presidan Joko Widodo yang menginstruksikan jajarannya mengevaluasi level pemberlakuan pembahasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Baca juga: Kemenkes Tegaskan Indonesia Belum Masuki Gelombang Ketiga Pandemi Covid-19

Rahmad mendorong agar level PPKM di beberapa wilayah dinaikkan sementara vaksinasi primer maupun booster terus digencarkan sambil memperbanyak testing dan tracing.

Ia juga menekankan perlunya evaluasi pembelajaran tatap muka (PTM) di semua jenjang pendidikan, bahkan ia mengusulkan agar PTM dihentikan sementara di sejumlah daerah dengan mempertimbangkan jumlah kasus di daerah tersebut.

Selain itu, Rahmad mengimbau masyarakat untuk menahan diri agar tidak melakukan kegiatan yang memicu kerumunan massa seperti konser musik maupun kegiatan ekonomi.

"Saya pikir kegiatan yang mengundang kerumunan cukup berbahaya saat ini," kata Rahmad.

Ia menambahkan, pemerintah juga perlu kembali menggencarkan protokol kesehatan karena menurutnya saat ini banyak masyarakat yang sudah abai.

Rahmad pun mengingatkan, masyarakat hendaknya tidak boleh lengah dan abai apalagi berasumsi bahwa varian Omicron tidak berbahaya.

"Ini anggapan yang keliru. Varian Omicron masih berbahaya terutama bagi mereka yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta dan yang belum divaksin," ujar dia.

Pada Jumat kemarin pukul 12.00 WIB, pemerintah mencatat terdapat 32.211 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 4.446.694 terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Dikutip dari situs Covid19.go.id, penambahan harian tersebut merupakan yang tertinggi sejak 11 Agustus 2021. Saat itu tercatat ada 32.081 kasus baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com