Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Janji Tindak Lanjuti Pelaporan terhadap KSAD Dudung ke Puspom AD

Kompas.com - 05/02/2022, 07:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal (TNI) Andika Perkasa menegaskan, polisi militer wajib menindaklanjuti setiap laporan masyarakat, termasuk laporan terhadap Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (TNI) Dudung Abdurachman ke Pusat Polisi Militer AD (Puspom AD).

"Intinya sama peradilan militer dan umum, polisi militer sebagai penyidik memiliki kewajiban menindaklanjuti laporan," kata Andika, dikutip dari Kompas TV, Jumat (4/2/2022).

Andika mengemukakan, pihaknya telah melakukan rapat internal untuk membahas laporan tersebut pada Senin (31/1/2022).

Baca juga: KSAD Dudung Dilaporkan ke Puspomad, Panglima TNI: Akan Dijadwalkan Pemeriksaan

Menurut Andika, Puspom AD akan meminta keterangan secara langsung dari pelapor. Sebab, laporan yang disampaikan ke Puspom AD hanya berbentuk tertulis.

"Senin kemarin kami sudah rapatkan sehingga langkah yang saya sampaikan tadi akan dijadwalkan pemeriksaan dari pelapor," ujar Andika.

Selain meminta keterangan dari pihak pelapor, polisi militer juga akan menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk mempelajari konten yang menjadi konteks pelaporan.

"Kami pasti akan menindaklanjuti walaupun temuan itu, kami belum bisa memastikan," kata Andika.

Dinilai tak pantas secara etika

Laporan terhadap Dudung dilayangkan sekelompok orang yang tergabung dalam Koalisi Ulama, Habaib, dan Pengacara Anti Penodaan Agama (KUHAP APA).

Laporan itu berkaitan dengan pernyataan Dudung yang dianggap menyinggung umat agama tertentu saat menjadi bintang tamu di salah satu acara bincang-bincang di YouTube.

Koordinator KUHAP APA Damai Hari Lubis mengatakan, pernyataan Dudung tidak mencerminkan tupoksinya sebagai perwira tinggi TNI AD.

"Jadi tidak sepantasnya secara etika dan secara hukum," kata Damai dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada 30 Januari 2022.

Dalam pandangan Damai, ucapan yang disampaikan Dudung tidak elok. Menurut dia, pernyataan Dudung juga sarat dengan tindak pidana formal dan mengandung delik umum.

Artinya, kata dia, tidak perlu dilaporkan pun aparat yang berwenang bisa untuk mengusut atau memproses Dudung secara due proccess atau ketentuan yang berlaku.

"Oleh karenanya, dengan terpaksa kami telah membuat pengaduan atau laporan terhadap Jenderal Dudung sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Klaim Ditawari Posisi Cawagub DKI oleh KIM, Gerindra: Belum Ada Tawaran Resmi

PKS Klaim Ditawari Posisi Cawagub DKI oleh KIM, Gerindra: Belum Ada Tawaran Resmi

Nasional
Jokowi Sebut Kekeringan Panjang Diprediksi Terjadi Juli-Oktober 2024

Jokowi Sebut Kekeringan Panjang Diprediksi Terjadi Juli-Oktober 2024

Nasional
KPU Tunggu Irman Gusman Umumkan Diri sebagai Eks Napi Korupsi hingga 21 Juni

KPU Tunggu Irman Gusman Umumkan Diri sebagai Eks Napi Korupsi hingga 21 Juni

Nasional
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Disebut Minta SYL Bantu Kampungnya

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Disebut Minta SYL Bantu Kampungnya

Nasional
Ditanya Soal Pilkada Jateng, Jokowi: Tanyakan ke Partai Politik

Ditanya Soal Pilkada Jateng, Jokowi: Tanyakan ke Partai Politik

Nasional
Demokrat Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan Kursi Cawagub DKI ke PKS

Demokrat Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan Kursi Cawagub DKI ke PKS

Nasional
Koalisi Prabowo Tawarkan Cawagub Jakarta ke PKS, Pengamat: Upaya Memecah Koalisi Anies

Koalisi Prabowo Tawarkan Cawagub Jakarta ke PKS, Pengamat: Upaya Memecah Koalisi Anies

Nasional
Jokow Siapkan Pompanisasi, Bagi-bagi Pompa Air untuk Tekan Impor Beras

Jokow Siapkan Pompanisasi, Bagi-bagi Pompa Air untuk Tekan Impor Beras

Nasional
Sempit dan Penuh Sesak, Timwas Haji DPR RI Sebut Kondisi Jemaah Haji Indonesia di Mina Mirip Barak Pengungsian

Sempit dan Penuh Sesak, Timwas Haji DPR RI Sebut Kondisi Jemaah Haji Indonesia di Mina Mirip Barak Pengungsian

Nasional
Antrean Toilet di Mina Sampai 2 Jam, Jemaah Haji Pingsan hingga Buang Air Kecil di Samping Tenda

Antrean Toilet di Mina Sampai 2 Jam, Jemaah Haji Pingsan hingga Buang Air Kecil di Samping Tenda

Nasional
Jokowi Tegaskan Tak Ada Pemberian Bansos untuk Pelaku Judi Online

Jokowi Tegaskan Tak Ada Pemberian Bansos untuk Pelaku Judi Online

Nasional
Masih Trauma, Staf Hasto Minta KPK Ganti Penyidik yang Akan Memeriksanya

Masih Trauma, Staf Hasto Minta KPK Ganti Penyidik yang Akan Memeriksanya

Nasional
Profil Afriansyah Noor, Orang Kepercayaan Yusril yang Dicopot dari Sekjen PBB

Profil Afriansyah Noor, Orang Kepercayaan Yusril yang Dicopot dari Sekjen PBB

Nasional
Sidak Tenda Jemaah Haji Indonesia, Komisi VIII Catat 4 Hal Krusial yang Butuh Perhatian Serius

Sidak Tenda Jemaah Haji Indonesia, Komisi VIII Catat 4 Hal Krusial yang Butuh Perhatian Serius

Nasional
PSU Pileg Dapil Gorontalo VI, 4 Parpol Harus Penuhi Kuota Caleg Perempuan dalam Sepekan

PSU Pileg Dapil Gorontalo VI, 4 Parpol Harus Penuhi Kuota Caleg Perempuan dalam Sepekan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com