KPK Kawal Komitmen Pemkab Solok Terkait Pemulihan Danau Singkarak

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat, untuk memulihkan Danau Singkarak, sebagai kekayaan negara.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati mengatakan, pengawalan KPK akan dilakukan melalui pelaksanaan tugas bidang Koordinasi-Supervisi dan Monitoring.

“KPK terus mendorong upaya penertiban dan pemulihan terhadap aset-aset negara untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara sebagai salah satu bentuk korupsi,” ujar Ipi, melalui keterangan tertulis, Senin (31/1/2022).

Baca juga: Dua Eks Pegawai KPK Lolos Seleksi Anggota Dewan Komisioner OJK

Ipi menyampaikan, Pemkab Solok telah menandatangani lima poin komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran terkait pemanfaatan ruang di Danau Singkarak dalam forum diskusi terfokus atau focus group discussion (FGD) di Kota Padang, Jumat, (28/1/2022) lalu.

Pertama, menghentikan pembangunan prasarana pariwisata yang berada di badan air dan di atas lahan reklamasi di Danau Singkarak, Jorong Kaluku Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak.

Kedua, menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengenaan Sanksi Administratif berdasarkan Pasal 194 PP 21 Tahun Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, kepada para pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang.

Hal itu, ujar Ipi, agar pihak pelanggar melakukan upaya pemulihan berupa pembongkaran dan mengembalikan fungsi danau, termasuk melakukan pengerukan tanah reklamasi yang ramah lingkungan.

Ketiga, memastikan para pelaku pelanggaran melakukan pemulihan fungsi ruang dengan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, dan aparat penegak hukum.

Keempat, memastikan pemulihan fungsi ruang selesai dilaksanakan berdasarkan evaluasi Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Provinsi Sumbar terkait pengembalian kondisi badan air seperti semula.

Terakhir, memastikan penghentian pemanfaatan badan air dan sempadan Danau Singkarak lainnya yang tidak berizin.

“KPK meminta lima poin kesepakatan ini dilakukan sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ipi.

Lebih lanjut, KPK juga mendorong para pemangku kepentingan terkait melakukan pembahasan bersama untuk melakukan penataan, perlindungan, dan pemanfaatan danau sesuai fungsi ekosistem danau.

KPK juga mengapresiasi sinergi dan kolaborasi bersama Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Balai Wilayah Sungai V Padang, dan aparat penegak hukum beserta jajaran masing-masing dalam menyelesaikan persoalan ini.

Ipi menyatakan, Singkarak merupakan salah satu dari 15 danau yang masuk dalam daftar Danau Prioritas Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2021.

Baca juga: Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Lulus Seleksi Tahap I Calon Anggota DK OJK

“Melalui Perpres tersebut, pemerintah juga mendorong koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi secara terpadu antar-kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam upaya penyelamatan Danau Prioritas Nasional melalui berbagai langkah,” kata Ipi.

“Untuk mengendalikan kerusakan, menjaga, memulihkan, dan mengembalikan kondisi dan fungsi badan air danau, daerah tangkapan air, dan sempadan danau sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tuturnya melanjutkan.