KPK Amankan Dokumen Aliran Dana Saat Geledah Kantor Dinas Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dan sebuah rumah kediaman di Kabupaten Buru Selatan, Maluku, Sabtu (22/1/2022).

Penggeledahan yang dilakukan di dua lokasi itu terkait dugaan korupsi proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011-2016.

"Tim penyidik telah kembali melaksanakan upaya paksa penggeledahan lanjutan di dua lokasi berbeda di Kabupaten Buru Selatan, Maluku," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangan tertulis, Selasa ini.

Ali menyampaikan, tim penyidik KPK menemukan dan mengamankan barang bukti yang diduga terkait dengan dugaan korupsi proyek pengerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011-2016.

Baca juga: Geledah Sejumlah Kantor Dinas di Kabupaten Buru Selatan, KPK Sita Dokumen Aliran Dana Hasil Dugaan Korupsi

Penemuan tim penyidik yaitu dokumen-dokumen aliran uang hingga bukti-bukti elektronik pendukung lainnya.

"Ditemukan dan diamankan bukti, antara lain berbagai dokumen aliran sejumlah dana yang diterima oleh pihak yang terkait dengan perkara dan barang elekronik," papar Ali.

KPK menduga, penemuan dari hasil penggeledahan itu dapat mendukung unsur pembuktian dari dugaan pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara itu.

"Analisa atas bukti-bukti tersebut akan dilakukan, disertai dengan penyitaan sebagai kelengkapan berkas perkara penyidikan," ujar Ali.

Hingga kini, KPK masih terus mengusut dugaan korupsi terkait proyek pengerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011-2016.

Lembaga antikorupsi itu belum menyampaikan penjelasan terkait kronologi perkara hingga siapa saja pihak-pihak yang dijadikan sebagai tersangka. Hal itu baru akan disampaikan kepada publik saat dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

KPK masih terus melakukan pengumpulan bukti-bukti untuk menguatkan dugaan perbuatan pidana dari para pihak.

Lembaga antirasuah itu juga akan mengagendakan pemanggilan saksi-saksi untuk membuat terangnya dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut.

“KPK akan menyampaikan setiap perkembangan perkara ini kepada publik dan berharap publik juga turut membantu mengawasi perkara ini sebagai bentuk tanggung jawab dan keterbukaan dalam penanganan perkara,” ujar Ali.