Penny K Lukito: Izin Vaksin Nusantara Tak Ada Hubungannya dengan BPOM

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K Lukito mengatakan, izin penggunaan darurat vaksin Nusantara yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, sebagai vaksin booster tidak terkait dengan lembaganya.

Sebab, kata dia, pemberian vaksin Nusantara bersifat individual dan berbasis pada fasilitas pelayanan.

"Tidak ada hubungannya dengan BPOM, tidak perlu mendapatkan izin dari BPOM karena itu kan satu orang satu orang konteks pemberiannya berbasis pelayanan," kata Penny usai mengumumkan izin penggunaan darurat untuk vaksin booster, Senin (10/1/2022).

Baca juga: Soal Vaksin Nusantara, Pemerintah: Saat Ini Diterapkan di Rumah Sakit dan Treatment-nya Berbeda

Penny mengatakan, kemungkinan pemerintah akan menjadikan vaksin Nusantara sebagai booster, namun pemberiannya berbasis pelayanan.

"Mungkin pemerintah akan bisa (jadikan vaksin booster), nanti tunggu (regulasi), mereka akan juga menjadikan (booster) tapi berbasiskan pelayanan hanya ada di fasilitas pelayanan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan beberapa pilihan booster vaksin Covid-19. Airlangga mengatakan, beberapa pilihan vaksin booster yang akan disiapkan yakni vaksin Merah Putih serta vaksin Nusantara.

Selain itu, ada beberapa vaksin kerja sama dalam negeri lain yang termasuk dalam program Merah Putih.

"Beberapa opsi vaksin booster yang akan disiapkan dengan vaksin Merah Putih yang dikembangkan BUMN dengan Baylor (Medical College), vaksin kerja sama dalam negeri termasuk yang masuk dalam program Merah Putih adalah Unair dan Biotis, Bio Farma dan Baylor College, Kalbe Farma-Genexin, dan Anhui, plus vaksin Nusantara," kata Airlangga ketika melakukan konferensi pers terkait Evaluasi PPKM yang dilakukan secara daring, pada 20 Desember lalu.

Baca juga: Siapkan Booster, Pemerintah Pernah Janji Vaksin Nusantara Tidak untuk Komersial