Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perjalanan Politik Haji Lulung: Lawan Ahok, Dipecat PPP, hingga Kembali ke Partai Kabah

Kompas.com - 14/12/2021, 12:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung, meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta, Selasa (14/12/2021) siang.

Semasa hidupnya, Haji Lulung dikenal sebagai seorang pengusaha hingga politisi yang lama malang melintang di DPRD DKI Jakarta sebelum akhirnya masuk ke Senayan setelah terpilih sebagai anggota DPR pada 2019.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com, Lulung lahir di Jakarta, 29 Juli 1959.

Baca juga: Lika-liku Kehidupan Haji Lulung dari Pemulung Jadi Politisi Ulung....

 Ia tercatat tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat dengan posisi yang cukup tinggi, antara lain Ketua Umum Gerak Betawi (2001-2010) dan Ketua Umum Pemuda Panca Marga (2011-2019).

Pada akhir hayatnya, Lulung pun masih menjabat sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah Betawi periode 2018-2023.

Dikutip dari situs jakarta.go.id, kiprah politik Lulung dimulai dengan bergabung Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia pun sempat diajak mendirikan Partai Bintang Reformasi dan menjadi Ketua DPC PBR Jakarta Barat.

Baca juga: Riwayat Sakit Lulung Sebelum Meninggal, Sempat Alami Serangan Jantung Berulang

Namun, setelah Pemilu 2004, Lulung kembali ke PPP dan karier politiknya langsung bersinar. Ia menjadi Ketua DPC PPP Jakarta Pusat, lalu terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2009.

Lawan Ahok dan dipecat

Karier Lulung di Kebon Sirih, tempat DPRD DKI Jakarta berkantor, meningkat pada 2014 ketika ia terpilih sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.

Saat duduk di kursi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, nama Lulung ramai menghiasi media karena perseteruannya dengan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Saat Ahok kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2017, Lulung pun merapat ke pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, meski partainya yakni PPP kubu Djan Faridz mendukung Ahok.

Lulung pun dipecat dari posisinya sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta gara-gara menolak untuk mendukung Ahok.

Baca juga: Mengenang Cerita Haji Lulung saat Tinggalkan Jabatan Anggota Dewan Demi Kembali ke PPP

"Ada kejadian di 2017 itu saya diminta dukung Ahok. Saya enggak mau, marah, bahkan saya mendukung deklarasi Anies-Sandi. Saya kemudian dipecat. Ketika setelah saya dipecat, pada 2019, kan banyak partai yang minta saya bergabung," cerita Lulung beberapa waktu lalu.

 

Pindah ke PAN, masuk Senayan

Konflik antara Lulung dan PPP saat itu akhirnya membuat ia menyeberang ke Partai Amanat Nasional untuk maju sebagai calon anggota DPR pada Pemilu 2019.

Ia mengungkapkan, saat itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menaruh harapan terhadap dirinya bergabung ke PAN setelah tidak dijadikan caleg oleh PPP.

Baca juga: Riwayat Sakit Jantung Haji Lulung: Sempat Membaik dan Kemudian Meninggal Hari Ini

"Kata Pak Zul, 'Saya, kalau kamu di PPP, saya alhamdulillah, tapi kalau di partai lain, lebih baik di partai saya'. Itu pas dulu mau pencalegan. Karena saya tidak dicalegkan, ya akhirnya saya pilih partai dong. Jatuhlah pilihan saya ke PAN," kata Lulung.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com