Salin Artikel

Perjalanan Politik Haji Lulung: Lawan Ahok, Dipecat PPP, hingga Kembali ke Partai Kabah

Semasa hidupnya, Haji Lulung dikenal sebagai seorang pengusaha hingga politisi yang lama malang melintang di DPRD DKI Jakarta sebelum akhirnya masuk ke Senayan setelah terpilih sebagai anggota DPR pada 2019.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com, Lulung lahir di Jakarta, 29 Juli 1959.

 Ia tercatat tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat dengan posisi yang cukup tinggi, antara lain Ketua Umum Gerak Betawi (2001-2010) dan Ketua Umum Pemuda Panca Marga (2011-2019).

Pada akhir hayatnya, Lulung pun masih menjabat sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah Betawi periode 2018-2023.

Dikutip dari situs jakarta.go.id, kiprah politik Lulung dimulai dengan bergabung Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia pun sempat diajak mendirikan Partai Bintang Reformasi dan menjadi Ketua DPC PBR Jakarta Barat.

Namun, setelah Pemilu 2004, Lulung kembali ke PPP dan karier politiknya langsung bersinar. Ia menjadi Ketua DPC PPP Jakarta Pusat, lalu terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2009.

Lawan Ahok dan dipecat

Karier Lulung di Kebon Sirih, tempat DPRD DKI Jakarta berkantor, meningkat pada 2014 ketika ia terpilih sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.

Saat duduk di kursi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, nama Lulung ramai menghiasi media karena perseteruannya dengan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Saat Ahok kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2017, Lulung pun merapat ke pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, meski partainya yakni PPP kubu Djan Faridz mendukung Ahok.

Lulung pun dipecat dari posisinya sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta gara-gara menolak untuk mendukung Ahok.

"Ada kejadian di 2017 itu saya diminta dukung Ahok. Saya enggak mau, marah, bahkan saya mendukung deklarasi Anies-Sandi. Saya kemudian dipecat. Ketika setelah saya dipecat, pada 2019, kan banyak partai yang minta saya bergabung," cerita Lulung beberapa waktu lalu.

Pindah ke PAN, masuk Senayan

Konflik antara Lulung dan PPP saat itu akhirnya membuat ia menyeberang ke Partai Amanat Nasional untuk maju sebagai calon anggota DPR pada Pemilu 2019.

Ia mengungkapkan, saat itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menaruh harapan terhadap dirinya bergabung ke PAN setelah tidak dijadikan caleg oleh PPP.

"Kata Pak Zul, 'Saya, kalau kamu di PPP, saya alhamdulillah, tapi kalau di partai lain, lebih baik di partai saya'. Itu pas dulu mau pencalegan. Karena saya tidak dicalegkan, ya akhirnya saya pilih partai dong. Jatuhlah pilihan saya ke PAN," kata Lulung.

Pada akhirnya, Lulung pun berhasil masuk Senayan setelah meraup 69.782 suara di daerah pemilihan DKI Jakarta III yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Kembali ke PPP

Sekitar dua tahun berkiprah di Senayan bersama Fraksi PAN, Lulung membuat kejutan setelah ia memutuskan kembali ke "rumah" lamanya, yakni PPP.

Lulung mengatakan, keputusannya pulang ke partai berlambang Kabah tersebut didasari oleh permintaan para ulama. Ia menegaskan tak ada masalah antara dirinya dan PAN.

"Itulah saya bilang ke Pak Ketum (Zulhas), saya minta maaf, saya ceritakan diminta ulama mengurus partai saya. Ya, respons pak Ketum 'Kalau kamu kembali, ya baguslah'," ujar Lulung saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/9/2021).

Menurut Lulung, para ulama memintanya untuk mengurus kembali partai berlambang Kabah tersebut setelah melihat hasil evaluasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Para ulama mungkin mengevaluasi bahwa pada waktu kepemimpinan saya, PPP kan masih 10 kursi 2014-2019. Ulama lihat, Pileg 2019 itu PPP dari 10 kursi jadi satu kursi. Evaluasi dua tahun itu, saya dipanggillah akhirnya oleh ulama, untuk mengurus kembali PPP," kata Lulung saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/9/2021).

Adapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Lulung sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Harapan Kita setelah mengalami serangan jantung.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/14/12042771/perjalanan-politik-haji-lulung-lawan-ahok-dipecat-ppp-hingga-kembali-ke

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke