Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengenang Cerita Haji Lulung Saat Tinggalkan Jabatan Anggota Dewan demi Kembali ke PPP

Kompas.com - 15/12/2021, 04:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Abraham Lunggana alias Haji Lulung meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta, Selasa (14/12/2021) siang.

Haji Lulung merupakan salah satu politisi yang namanya kerap kali menghiasi pemberitaan media massa, terutama ketika ia masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Beberapa waktu sebelum jatuh sakit hingga tutup usia, Lulung juga sempat menjadi sorotan atas keputusannya meninggalkan jabatannya sebagai anggota DPR untuk kembali bergabung ke PPP.

Seperti diketahui, sejak 2019 ia menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) setelah sebelumnya dipecat dari PPP akibat konflik pasca-Pilkada DKI Jakarta 2017.

Baca juga: Lika-liku Kehidupan Haji Lulung dari Pemulung Jadi Politisi Ulung....

Lulung mengungkapkan, keputusannya untuk pulang ke partai berlambang Kabah itu didasari oleh permintaan ulama. Ia mengaku sangat dekat dan menghormati para ulama.

"Saya dengan ulama itu benar-benar, tabbayun, luar biasa sama ulama. Dengan segala pertimbangan, akhirnya saya berkhidmat untuk kembali ke PPP," kata Lulung kepada Kompas.com, Selasa (7/9/2021).

Menurut Lulung, para ulama memintanya untuk mengurus kembali PPP setelah melihat hasil Pemilihan Umum 2019 ketika PPP kehilangan sejumlah kursi di parlemen.

Baca juga: Perjalanan Politik Haji Lulung: Lawan Ahok, Dipecat PPP, hingga Kembali ke Partai Kabah

"Para ulama mungkin mengevaluasi bahwa pada waktu kepemimpinan saya, PPP kan masih 10 kursi 2014-2019. Ulama lihat, Pileg 2019 itu PPP dari 10 kursi jadi satu kursi. Evaluasi dua tahun itu, saya dipanggillah akhirnya oleh ulama untuk mengurus kembali PPP," kata Lulung.

Lulung menuturkan, alasan itulah yang ia sampaikan kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat mengutarakan keinginannya mundur dari PAN untuk kembali PPP.

Ia pun menegaskan, keputusannya mengundurkan diri dari PAN tidak dilandasi masalah apa pun, hubungannya dengan PAN juga tetap baik-baik saja.

Baca juga: Haji Lulung Meninggal Dunia di RS Harapan Kita

"Itulah saya bilang ke Pak Ketum (Zulkifli), saya minta maaf, saya ceritakan diminta ulama mengurus partai saya. Ya, respons Pak Ketum, 'Kalau kamu kembali, ya baguslah'," kata Lulung.

Lulung juga bercerita, Zulkifli-lah sosok yang dahulu meminta dirinya bergabung ke PAN dalam Pemilu 2019.

Menurut Lulung, Zulhas kala itu menaruh harapan terhadap dirinya bergabung ke PAN setelah tidak dijadikan caleg oleh PPP lantaran enggan mendukung calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada DKI 2017, Basuki Tjahaja Purnama.

"Kata Pak Zul, 'Saya, kalau kamu di PPP, saya alhamdulillah, tapi kalau di partai lain, lebih baik di partai saya'. Itu pas dulu mau pencalegan. Karena saya tidak dicalegkan, ya akhirnya saya pilih partai dong. Jatuhlah pilihan saya ke PAN," tutur Lulung.

Baca juga: Riwayat Sakit Jantung Haji Lulung: Sempat Membaik dan Kemudian Meninggal Hari Ini

Kisah Lulung ini membuat tidak hanya PPP yang merasa kehilangan atas kepergiannya, PAN juga menyampaikan dukacita atas wafatnya Lulung.

Zulhas, sapaan Zulkifli, mengenang Haji Lulung sebagai sosok yang banyak berbuat baik semasa hidupnya dan ia mendoakan Lulung mendapatkan tempat terbaik.

"Semoga almarhum husnul khotimah dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Amal baik Haji Lulung semasa hidup sangat banyak, mudah-mudahan menjadi jalan yang menghapus dosa-dosanya dan melapangkan kuburnya," kata Zulhas dalam siaran pers, Selasa siang.

Sementara itu, di sisi lain, Sekretaris Jenderal PPP mengenang Lulung sebagai sosok pejuang partai yang gigih, loyal, dan berkomitmen membesarkan partai.

"Berpolitik bagi Haji Lulung merupakan jalan perjuangan. Beliau menanggalkan jabatannya sebagai anggota DPR demi berjuang di PPP," kata Arwani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com