Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perjalanan Politik Haji Lulung: Lawan Ahok, Dipecat PPP, hingga Kembali ke Partai Kabah

Kompas.com - 14/12/2021, 12:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung, meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta, Selasa (14/12/2021) siang.

Semasa hidupnya, Haji Lulung dikenal sebagai seorang pengusaha hingga politisi yang lama malang melintang di DPRD DKI Jakarta sebelum akhirnya masuk ke Senayan setelah terpilih sebagai anggota DPR pada 2019.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com, Lulung lahir di Jakarta, 29 Juli 1959.

Baca juga: Lika-liku Kehidupan Haji Lulung dari Pemulung Jadi Politisi Ulung....

 Ia tercatat tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat dengan posisi yang cukup tinggi, antara lain Ketua Umum Gerak Betawi (2001-2010) dan Ketua Umum Pemuda Panca Marga (2011-2019).

Pada akhir hayatnya, Lulung pun masih menjabat sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah Betawi periode 2018-2023.

Dikutip dari situs jakarta.go.id, kiprah politik Lulung dimulai dengan bergabung Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia pun sempat diajak mendirikan Partai Bintang Reformasi dan menjadi Ketua DPC PBR Jakarta Barat.

Baca juga: Riwayat Sakit Lulung Sebelum Meninggal, Sempat Alami Serangan Jantung Berulang

Namun, setelah Pemilu 2004, Lulung kembali ke PPP dan karier politiknya langsung bersinar. Ia menjadi Ketua DPC PPP Jakarta Pusat, lalu terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2009.

Lawan Ahok dan dipecat

Karier Lulung di Kebon Sirih, tempat DPRD DKI Jakarta berkantor, meningkat pada 2014 ketika ia terpilih sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.

Saat duduk di kursi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, nama Lulung ramai menghiasi media karena perseteruannya dengan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Saat Ahok kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2017, Lulung pun merapat ke pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, meski partainya yakni PPP kubu Djan Faridz mendukung Ahok.

Lulung pun dipecat dari posisinya sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta gara-gara menolak untuk mendukung Ahok.

Baca juga: Mengenang Cerita Haji Lulung saat Tinggalkan Jabatan Anggota Dewan Demi Kembali ke PPP

"Ada kejadian di 2017 itu saya diminta dukung Ahok. Saya enggak mau, marah, bahkan saya mendukung deklarasi Anies-Sandi. Saya kemudian dipecat. Ketika setelah saya dipecat, pada 2019, kan banyak partai yang minta saya bergabung," cerita Lulung beberapa waktu lalu.

 

Pindah ke PAN, masuk Senayan

Konflik antara Lulung dan PPP saat itu akhirnya membuat ia menyeberang ke Partai Amanat Nasional untuk maju sebagai calon anggota DPR pada Pemilu 2019.

Ia mengungkapkan, saat itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menaruh harapan terhadap dirinya bergabung ke PAN setelah tidak dijadikan caleg oleh PPP.

Baca juga: Riwayat Sakit Jantung Haji Lulung: Sempat Membaik dan Kemudian Meninggal Hari Ini

"Kata Pak Zul, 'Saya, kalau kamu di PPP, saya alhamdulillah, tapi kalau di partai lain, lebih baik di partai saya'. Itu pas dulu mau pencalegan. Karena saya tidak dicalegkan, ya akhirnya saya pilih partai dong. Jatuhlah pilihan saya ke PAN," kata Lulung.

Pada akhirnya, Lulung pun berhasil masuk Senayan setelah meraup 69.782 suara di daerah pemilihan DKI Jakarta III yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Kembali ke PPP

Sekitar dua tahun berkiprah di Senayan bersama Fraksi PAN, Lulung membuat kejutan setelah ia memutuskan kembali ke "rumah" lamanya, yakni PPP.

Lulung mengatakan, keputusannya pulang ke partai berlambang Kabah tersebut didasari oleh permintaan para ulama. Ia menegaskan tak ada masalah antara dirinya dan PAN.

"Itulah saya bilang ke Pak Ketum (Zulhas), saya minta maaf, saya ceritakan diminta ulama mengurus partai saya. Ya, respons pak Ketum 'Kalau kamu kembali, ya baguslah'," ujar Lulung saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: Lulung: Saya Minta Maaf ke Pak Ketum PAN, Saya Bilang Diminta Ulama Urus Partai

Menurut Lulung, para ulama memintanya untuk mengurus kembali partai berlambang Kabah tersebut setelah melihat hasil evaluasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Para ulama mungkin mengevaluasi bahwa pada waktu kepemimpinan saya, PPP kan masih 10 kursi 2014-2019. Ulama lihat, Pileg 2019 itu PPP dari 10 kursi jadi satu kursi. Evaluasi dua tahun itu, saya dipanggillah akhirnya oleh ulama, untuk mengurus kembali PPP," kata Lulung saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/9/2021).

Adapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Lulung sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Harapan Kita setelah mengalami serangan jantung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com