Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ungkap Sudah Puluhan Kali Ada Oknum Manfaatkan Izin Konsesi Lahan

Kompas.com - 10/12/2021, 19:38 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, sudah puluhan kali ada oknum yang memanfaatkan izin konsesi (penggunaan lahan).

Hal itu terjadi dengan membeli lahan yang telah diberi izin konsesi oleh pemerintah.

Oleh karenanya, Jokowi meminta agar pihak-pihak yang membutuhkan lahan menegaskan secara detail peruntukan dan studi atas kelayakan penggunaannya.

"Saya yang memutuskan oh Bapak butuh 10.000 ya. Saya berikan nih ada di Sumatera. Oh butuh 50.000 saya ada nih di Kalimantan. Silakan. Dengan sebuah feasibility, hitungan dan kalkulasi yang jelas," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam Kongres Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Jumat (10/12/2021).

Baca juga: Gubernur Kalbar Geram karena Lahan Konsesi Sengaja Dibakar: Mereka Pikir Saya Takut

"Jangan sampai kita berikan tahu-tahu diambil juga yang itu lagi. Dibeli yang itu lagi. Untuk apa saya memberikan konsensi kalau untuk itu. Dan itu kejadian sudah berpuluh-puluh kali seperti itu terus," tegasnya.

Jokowi pun mengungkapkan, saaat ini Indonesia sudah memiliki bank tanah.

Oleh karenanya, pemerintah akan melihat hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) atas tanah yang saat ini ditelantarkan.

Menurut kepala negara, pada bulan ini atau awal tahun depan pemerintah akan mencabut HGU dan HGB di atas tanah yang telantar itu. Setelah itu, akan diberikan izin konsesi atas tanah-tanah yang ada.

Jokowi mengungkapkan, sudah lebih 20-30 tahun tanah-tanah telantar ini tidak diproses statusnya sehingga pemerintah tidak bisa memberikannya ke pihak-pihak yang membutuhkan.

Baca juga: Gubernur Kalbar Usulkan 1,7 Juta Hektar Lahan Konsesi untuk Kebun Sawit Ditarik Negara

Dia pun mempersilakan jika MUI memerlukan lahan dalam jumlah sangat besar agar dapat disampaikan ke pemerintah.

Dengan adanya bank tanah, pemerintah berharap akan ada lebih banyak tanah yang dapat dimanfaatkan secara produktif.

"Kalau bapak, ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar silakan sampaikan kepada saya, akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar? Bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar? Tapi dengan sebuah itung-itungan proposal juga yang visible," tegas Jokowi.

"Artinya ada feasibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu. Akan saya berikan. Saya akan berusaha untuk memeberikan itu, Insyallah. Karena saya punya bahan banyak , stok. Tapi enggak saya buka kemana-mana," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi 'Online' ke Calon Pengantin

Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi "Online" ke Calon Pengantin

Nasional
Garuda Indonesia 'Delay' 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Garuda Indonesia "Delay" 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Nasional
Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Nasional
Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Nasional
Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Pusat Data Nasional Diserang Hacker, DPR Minta Pemerintah Percepat Aturan Turunan UU PDP

Pusat Data Nasional Diserang Hacker, DPR Minta Pemerintah Percepat Aturan Turunan UU PDP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com