Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Kompas.com - 30/11/2021, 18:21 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah soal risiko lonjakan kasus Covid-19 saat akhir tahun.

Apalagi, kata Netty, saat ini ada ancaman varian baru Omicron yang ditemukan di beberapa negara.

"Varian Omicron sudah terdeteksi di Afrika Selatan, Eropa, dan Kanada. WHO menyebut varian ini lebih berbahaya karena berpotensi meluas lebih cepat di bandingkan varian-varian lainnya. Kalau kita tidak segera antisipasi, maka besar kemungkinan varian tersebut akan segera tiba di Indonesia" kata Netty dalam keterangannya, Selasa (30/11/2021).

Baca juga: 5 Hal yang Perlu Diketahui Tentang Omicron, Varian Baru Corona

Netty mengatakan, Badan Keamanan Kesehatan Inggris (UKHSA) menyebut, mutasi dalam varian ini akan membuat virusnya tidak bisa dikekang dengan respons antibodi dari vaksin atau kekebalan tubuh bagi yang pernah divaksinasi.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah mengetatkan penjagaan dan pemeriksaan di pintu-pintu masuk kedatangan, khususnya kedatangan dari luar negeri.

"Baik via jalur laut, udara maupun darat. Selain itu pemerintah juga harus fokus ke WNA/WNI yang berasal dari negara-negara ditemukannya varian baru," kata dia. 

"Tingkat testing dan tracing dengan alat yang akurat. Jangan sampai kita kecolongan lagi sebagaimana varian delta plus beberapa waktu yang lalu," ucap Netty.

Dia berharap, kebijakan pemerintah seperti yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 62 Tahun 2021 bisa lebih efektif menahan lonjakan kasus saat libur Natal-tahun baru

Baca juga: Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati terhadap Varian Omicron

Dalam kaitan tersebut, ia menyarankan agar Inmendagri tersebut berlaku lebih panjang supaya mengantisipasi lonjakan kasus.

"Kenapa Inmendagri ini baru berlaku sejak tanggal 24 Desember? Seharusnya jika mau lebih efektif, Inmendagri ini harusnya berlaku seminggu sebelum dan seminggu sesudah Hari Natal," kata dia. 

"Penerapan PPKM Level 3 selama dua pekan akan lebih efektif dalam menekan lonjakan kasus," ucap politikus PKS itu.

Netty juga meminta agar penerapan PPKM Level 3 nantinya benar-benar diterapkan secara maksimal.

Ia pun mengingatkan pemerintah bahwa dari kasus-kasus yang sudah terjadi, masyarakat banyak yang tetap nekat mudik meski dilarang. 

"Artinya mobilitas masyarakat yang tinggi masih terjadi. Aparat dan pos-pos pencegatan keluar masuk kota harus disiapkan jauh-jauh hari. Oleh karena itu menurut saya PPKM Level 3 ini penting diterapkan selama dua minggu, agar tidak ada yang bisa curi start mudik," ucap dia.

Baca juga: Varian Omicron Mulai Menyebar, Ini Imbauan WHO

Lebih lanjut, Netty meminta semua pemerintah daerah siaga dengan lonjakan kasus saat libur Nataru.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com