Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Kompas.com - 29/11/2021, 17:34 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin menilai perlunya upaya penutupan akses masuk warga negara asing (WNA) guna mengantisipasi masuknya varian Covid-19 “Omicron” dari Afrika Selatan.

Gus Muhaimin menyerukan penutupan akses WNA dilakukan di pintu masuk bandara, pelabuhan, maupun perbatasan negara.

“Saya kira perlu dipertimbangkan (penutupan akses kedatangan WNA). Kita lihat Sejumlah negara mulai menutup akses, terutama dari negara-negara di bagian selatan Afrika,” kata dia, dikutip dari keterangan pers resminya, Senin (29/11/2021).

Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menambahkan, upaya pemerintah memperketat akses kedatangan pelancong internasional belum cukup jika melihat lonjakan-lonjakan kasus yang terjadi sebelumnya.

Baca juga: Muncul Varian Omicron, Jokowi: Waspada, Antisipasi Sedini Mungkin

Sebab, lanjut dia, Indonesia telah dua kali mengalami lonjakan kasus Covid-19 secara ekstrem yang dibawa oleh WNA dan warga negara Indonesia (WNI) dari luar negeri.

“Saya kira ini bisa menjadi pelajaran. Jangan sampai ada anggapan imported cases berisiko kecil. Itu justru membahayakan dan memperberat penanganan pandemi,” ujarnya.

Selain itu, Gus Muhaimin juga menyoroti keputusan pemerintah untuk menambah masa karantina bagi WNA dan WNI dari awalnya tiga hari menjadi tujuh hari.

“Saya mendukung penambahan masa karantina. Dari tiga hari menjadi tujuh hari dan 14 hari bagi mereka yang datang dari 10 negara poin A, yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Malawi, Angola, Zambia, dan Hongkong," jelasnya.

Baca juga: 12 Negara yang Deteksi Omicron dan yang Dilarang Masuk ke Indonesia

Dia juga mengingatkan pemerintah untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level tiga mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Menurutnya, kebijakan penerapan PPKM merupakan langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat dari risiko penularan Covid-19, terutama saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Pokoknya jangan sampai menyebabkan kasus Covid-19 kembali naik saat libur Nataru. Akibatnya akan berdampak buruk bukan dari sisi kesehatan saja tapi perekonomian jadi tidak berjalan,” tegas Gus Muhaimin.

Lebih lanjut, Gus Muhaimin mendorong pemerintah untuk mempercepat vaksinasi guna pembentukan herd immunity.

Baca juga: 5 Fakta Penting soal Mutasi Terbaru Covid-19, Varian Omicron

Di samping itu, ia juga mengimbau masyarakat agar tidak pilih-pilih jenis vaksin, karena semua vaksin yang disediakan pemerintah merupakan pilihan terbaik.

“Kalau masyarakat peduli dan disiplin protokol kesehatan (prokes), maka Covid-19 ini bisa dicegah dan tidak terjadi gelombang ketiga,” pintanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com